Ogah tempati rumah dinas, Ratu Atut malah sewa rumah Rp 250 juta
Merdeka.com - Bangunan rumah dinas gubernur Banten yang sangat megah dibiarkan rusak atau tidak terawat dengan baik. Rumah dinas yang berada di belakang pendopo kantor gubernur Banten di Jalan Brigjen KH Syamun Nomor 5, Kota Serang, belum pernah sama sekali dihuni Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Padahal, bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp 16,14 miliar dari APBD 2010 tersebut sudah selesai pengerjaannya beberapa bulan lalu dan telah siap huni.
Pantauan merdeka.com, Rabu (3/4), rumah dinas tersebut terlihat kumuh dan tidak terawat. Atap bangunan yang bocor menyebabkan sejumlah plafon jebol dan berlumut. Taman yang terletak di rumah dinas tersebut juga telah ditumbuhi ilalang dan banyak tanaman yang layu.
-
Bagaimana kondisi rumah dinas bupati saat ini? Namun saat dilihat lebih dekat, bangunan tersebut sudah tak digunakan lagi. Sudah banyak bagian rumah itu yang rusak. Bahkan dinding-dinding bercat putih itu telah penuh oleh coretan.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Dimana rumah dinas bupati itu berada? Di kawasan perbukitan yang masuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di kaki Gunung Kabat, terdapat sebuah rumah mewah bergaya Eropa.
-
Kapan rumah Abun rusak? Menurut Abun, kondisi ini sudah ia alami sejak 2016 lalu dan kondisinya makin parah.
-
Apa masalah rumah Abun? Terlihat dinding rumah tersebut nyaris roboh, dengan kondisi atap yang sudah jebol dan harus ditahan menggunakan tiang kayu.
-
Dimana rumah itu ambruk? Viral di media sosial video yang memperlihatkan detik-detik rumah ambruk di Tuban, Jawa Timur.
Tidak hanya itu, sejumlah kamera CCTV yang berfungsi untuk memantau keamanan rumah dinas terlihat kotor dan berdebu. Ditambah, lantai luar banyak genangan air hujan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Banten Miftahudin menyayangkan dengan kondisi rumah dinas gubernur Banten yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 16 miliar dari APBD 2010 tersebut cukup memprihatinkan. Pihaknya berjanji akan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi.
"Semestinya rumah dinas itu segera ditempati oleh pejabat yang bersangkutan, apalagi kondisi rumah itu sudah siap pakai. Kalau tidak ditempati apalagi tidak dirawat, tentu bangunan akan lebih cepat rusak," kata Miftahudin saat dihubungi.
Miftah menjelaskan, kondisi kerusakan rumah dinas harus segera dilakukan perbaikan agar kondisi bangunan tidak semakin parah. Selain itu, perlu ada penjelasan dari dinas terkait pemeliharaan bangunan yang harusnya dilakukan dengan baik.
"Sementara rumah itu belum ditempati dan ini akan kami bahas dalam rapat komisi," katanya.
Miftah juga meminta kepada gubernur untuk segera menempati rumah dinasnya agar bangunan yang telah menghabiskan anggaran miliaran tersebut benar-benar termanfaatkan dengan baik. Apalagi, dibandingkan kalau gubernur harus menempati rumah pribadinya yang disewa dan dibiayai dari APBD.
"Kalau sudah ada rumah dinas, berarti harus segera menempati. Kalau selama ini kan rumah dinas belum ada, tapi sekarang ada, makanya harus ditempati," ujarnya.
Untuk diketahui, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran senilai Rp 250 juta per tahun untuk menyewa rumah pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bhayangkara nomor 51, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang untuk dijadikan rumah dinas gubernur.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.
Baca SelengkapnyaTernyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran
Baca SelengkapnyaJulia Perez, artis yang telah meninggal dunia, memiliki harapan besar untuk memberikan bantuan kepada mereka yang menderita kanker.
Baca SelengkapnyaRata-rata rumah kontrakan ditempati orang yang kerja di proyek pembangunan Kota Nusantara
Baca SelengkapnyaPotret Kemiskinan Putri Eks Model Majalah Dewasa, Hidup Sebatang Kara di Rumah Reyot Penuh Puing
Baca SelengkapnyaIndra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Baca SelengkapnyaPotret rumah artis 80-an yang mewah namun terbengkalai dan udaranya sangat lembab
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca SelengkapnyaPuluhan ribu rumah warga Kabupaten Ngawi tidak layak huni buntut dari kemiskinan.
Baca Selengkapnya