Organisasi Koalisi Masyarakat Sipil tentang penembakan mati kawanan begal

Merdeka.com - Aksi tembak mati kawanan begal yang dilakukan polisi menuai reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya Organisasi Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk extra judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan.

Organisasi Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Jakarta, Amnesty Indonesia, Kontras, LBH Masyarakat, PKNI, Imparsial menentang keras extra judicial killing yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang disangka terlibat kejahatan jalanan tersebut.

Sebelumnya, dalam rangka Operasi Kewilayahan Mandiri jelang perhelatan Asian Games 2018 sejak 3 Juli hingga 12 Juli 2018, Polda Metro Jaya telah melakukan penembakan terhadap 52 penjahat dan 11 diantaranya tewas.

Perwakilan dari ICJR, Dirga mengatakan, fenomena extra judicial killing seolah menunjukkan aparat penegak hukum menggunakan jalan pintas dalam menanggulangi suatu kejahatan jelang perhelatan Asian Games 2018.

Dia menegaskan, aksi tersebut harus dihentikan karena bertentangan dengan hukum HAM internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional. Larangan tersebut dimuat di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, serta International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

"Dalam kasus-kasus penembakan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka, penembakan ini tentu saja juga melanggar hak-hak lain yang dijamin oleh UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun ketentuan hukum HAM internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang (fair trial)," katanya di Kantor LBH Jakarta, Minggu (22/7).

Dia menerangkan, jika terus dibiarkan negara seolah memiliki legitimasi untuk menerapkan praktik extra judicial killing. Sehingga dikhawatirkan akan meluas kemana-mana.

"Hentikan extra judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius karena setiap orang memiliki hak untuk dibawa ke persidangan dan mendapatkan peradilan yang adil dan berimbang (fair trial) guna membuktikan apakah tuduhan yang disampaikan kepadanya adalah benar," tutup Dirga.

Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com