Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ormas Islam sebut komunisme bertentangan dengan Sila pertama

Ormas Islam sebut komunisme bertentangan dengan Sila pertama Palu Arit simbol Komunis. ©2016 merdeka.com

Merdeka.com - Pengurus organisasi Islam, Hidayatullah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Senin (16/5) hari ini. Pertemuan membahas beberapa hal, termasuk isu kebangkitan ideologi komunis di Indonesia.

Ketua Dewan Pertimbangan Hidayatullah Nasirul Haq menyatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan solusi untuk mencegah kebangkitan ideologi komunis dengan mensejahterakan rakyat. Dengan begitu, tak memberikan ruang terhadap para komunisme untuk memanfaatkan kesenjangan sosial.

"Beliau (Wapres JK) juga dengan tegas bahwa ideologi bertentangan UUD 45 dan Pancasila harus diberantas dan harus dicegah," kata Nasirul Haq usai bertemu Wapres JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (16/5).

Orang lain juga bertanya?

Meski masih pro-kontra terhadap penolakan komunis, kata dia, bahwa ideologi yang berasal dari Uni Soviet ini sudah bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama. Jika komunisme juga tak diatasi oleh pemerintah, maka akan muncul gerakan separatis lainnya.

"Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat jelas sekali bertentangan dengan ideologi komunisme dan juga banyak ancaman-ancaman lain mengikuti, jika keberanian mereka menampakan diri tidak segera diatasi. Contoh tanggal 14 kemarin simpatisan Israel berani melakukan pawai kemerdekaan di Papua ini ancaman NKRI. Tindakan ini bisa menimbulkan provokasi dan memunculkan separatisme," kata dia.

Sementara di tempat yang sama, Dewan Pertimbangan Hidayatullah Hanim Thohari mengatakan ideologi komunisme dan liberlisme sangat membahayakan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, pihaknya akan mencegah kebangkitan ideologi komunis dengan pendidikan dan dakwah Islam di daerah perdesaan.

"Kami akan berusaha sungguh-sungguh melawan dengan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa ini," kata dia.

Lanjut dia, pihaknya menolak pemerintah melakukan rekonsiliasi dengan para komunisme dan keluarganya peristiwa 65. "Tetapi bahwa Indonesia, bangsa dan negara ini memaafkan komunisme, memaafkan anak turunnya itu iya, tetapi bukan bentuk rekonsiliasi, namun memaafkan," tandasnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masyarakat Harus Memiliki Ketahanan Ideologi Melawan Terorisme
Masyarakat Harus Memiliki Ketahanan Ideologi Melawan Terorisme

Untuk membentuk ketahanan ideologi masyarakat, salah satunya dengan mendekati dan memberi arahan kepada para takmir masjid.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila

Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.

Baca Selengkapnya
DKM Harus Jaga Netralitas Masjid, Tak Boleh Jadi Tempat Menjelekkan Pemerintah
DKM Harus Jaga Netralitas Masjid, Tak Boleh Jadi Tempat Menjelekkan Pemerintah

Perlu adanya upaya penyuluhan kepada para pengurus terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Pemahaman Kebangsaan untuk Bentengi Diri dari Narasi Kebencian di 2024
Pemahaman Kebangsaan untuk Bentengi Diri dari Narasi Kebencian di 2024

Masyarakat memiliki ketahanan lebih terhadap narasi kebangkitan khilafah karena lebih percaya organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Baca Selengkapnya
Din Syamsuddin Beri Sejumlah Catatan Khusus Ormas Dapat Izin Tambang dari Jokowi
Din Syamsuddin Beri Sejumlah Catatan Khusus Ormas Dapat Izin Tambang dari Jokowi

Din Syamsuddin memberikan catatan khusus terkait kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dari Jokowi.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah dan PGI Tolak Izin Kelola Tambang buat Ormas, Bahlil Beri Respons Begini
Muhammadiyah dan PGI Tolak Izin Kelola Tambang buat Ormas, Bahlil Beri Respons Begini

NU menjadi ormas keagamaan pertama yang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Baca Selengkapnya
Polri Tegaskan Tempat Ibadah Bukan untuk Kepentingan Politik
Polri Tegaskan Tempat Ibadah Bukan untuk Kepentingan Politik

Kepolisian menegaskan kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye politik di dalam tempat ibadah.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Dikabarkan Terima Izin Tambang, Jokowi: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada
Muhammadiyah Dikabarkan Terima Izin Tambang, Jokowi: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Baca Selengkapnya
Deretan Ormas yang Pro dan Kontra Menerima Izin Kelola Tambang
Deretan Ormas yang Pro dan Kontra Menerima Izin Kelola Tambang

Saat ini hanya Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang pro terhadap izin kelola tambang

Baca Selengkapnya
Waspadai Kelompok Tebar Narasi Kebencian buat Ciptakan Kegaduhan di Tanah Air
Waspadai Kelompok Tebar Narasi Kebencian buat Ciptakan Kegaduhan di Tanah Air

Pentingnya menghormati kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehidupan plural di Indonesia

Baca Selengkapnya
Keberagaman Dinilai Kekuatan Bangsa Harus Dijaga untuk Amalkan Nilai Pancasila
Keberagaman Dinilai Kekuatan Bangsa Harus Dijaga untuk Amalkan Nilai Pancasila

Perlu dipahami bahwa keberagaman adalah ruh Pancasila yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Baca Selengkapnya
MUI: Jika Ada Pihak Benturkan Agama dengan Falsafah Bangsa Jelas Keliru
MUI: Jika Ada Pihak Benturkan Agama dengan Falsafah Bangsa Jelas Keliru

Untuk mengatasi permasalahan di negara ini bukan sebuah sistem baru, tapi persatuan dan kesatuan.

Baca Selengkapnya