Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pakar Kesehatan Sebut Tak Ada Negara Bangkrut Karena Menjamin Layanan Kesehatan

Pakar Kesehatan Sebut Tak Ada Negara Bangkrut Karena Menjamin Layanan Kesehatan Pasien Corona. ©2020 Photo

Merdeka.com - Pakar kesehatan Universitas Indonesia Prof Hasbullah Thabrany mengatakan tidak ada satu negarapun yang bangkrut karena menjamin layanan kesehatan yang komprehensif bagi penduduknya.

"Oleh sebab itu Indonesia tidak perlu khawatir jika harus menanggung pelayanan kesehatan warga, berdasarkan data yang ada belanja kesehatan publik di Tanah Air pada 2017 hanya 1,4 persen dari total Produk Domestik Bruto," kata dia di Padang dilansir Antara, Kamis (22/10).

Menurutnya semakin suatu negara maju maka biaya belanja kesehatan akan kian besar dan di negara yang sudah maju lebih dari separuh belanja kesehatan publik berasal dari pajak penghasilan dan sisanya dari asuransi sosial.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau negara maju seperti Amerika Serikat belanja kesehatan sudah mencapai 8,6 persen PDB, Jerman 8,7 persen PDB dan Inggris 7,6 persen," ujarnya.

Dia menilai karena Indonesia sudah masuk kategori negara dengan pendapatan per kapita menengah seharusnya biaya belanja kesehatan sudah harus lebih besar dan ditingkatkan sebagai ukuran komitmen politik pemerintah kepada masyarakat.

"Semua penduduk harus mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup layak salah satunya jika sakit harus diobati," katanya.

Ia mengatakan kalau ada yang bertanya apakah Indonesia mampu menjamin biaya pelayanan kesehatan seluruh rakyat lewat program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, jawabannya Tuhan selalu menciptakan risiko yang dapat kita tangani

"Tentu saja iuran peserta JKN-KIS harus dikelola dengan efisien dengan penerapan kendali mutu dan biaya yang tepat," kata dia.

Terkait dengan adanya pertanyaan kenapa warga yang tidak membayar iuran tak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ia menyampaikan ini merupakan upaya mendidik masyarakat bahwa tiada hak tanpa kewajiban.

"Ini prinsip dasar yang berlaku di seluruh dunia, bayar iuran bisa dapat hak, tapi kalau tidak mampu bisa dibantu," ujarnya.

Ia melihat selama ini yang tidak patuh membayar iuran hanya sedikit dan ke depan dapat dibantu dengan skema peserta penerima bantuan iuran.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat

Jokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.

Baca Selengkapnya
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan

Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Baca Selengkapnya
Waspada! Ini Dampak Aturan Pemerintah Hapus Anggaran Wajib Kesehatan 5 Persen
Waspada! Ini Dampak Aturan Pemerintah Hapus Anggaran Wajib Kesehatan 5 Persen

UU Kesehatan telah menghapus kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran 5 persen dari APBN untuk belanja sektor kesehatan.

Baca Selengkapnya
Pelajari Pengelolaan Jamkes, Pantai Gading Berguru ke BPJS Kesehatan
Pelajari Pengelolaan Jamkes, Pantai Gading Berguru ke BPJS Kesehatan

Tak heran jika pesatnya pertumbuhan kepesertaan JKN membuat banyak negara yang tertarik mengulik rahasia di baliknya.

Baca Selengkapnya
Calon Presiden Harapan Masyarakat dan Komunitas Kesehatan
Calon Presiden Harapan Masyarakat dan Komunitas Kesehatan

Semua berharap presiden terpilih yang akan datang dapat menyelesaikan permasalahan Kesehatan yang ada sehingga tercapai derajat Kesehatan Masyarakat.

Baca Selengkapnya
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS

Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit

Baca Selengkapnya
Wapres Apresiasi Pencapaian Target 98 Persen UHC di 2024, Ungkap Sinergi BPJS Kesehatan hingga Pemda
Wapres Apresiasi Pencapaian Target 98 Persen UHC di 2024, Ungkap Sinergi BPJS Kesehatan hingga Pemda

Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Baca Selengkapnya
Perlu SDM Unggul, Wamenkes: Rasio Dokter Indonesia di Bawah Standar WHO
Perlu SDM Unggul, Wamenkes: Rasio Dokter Indonesia di Bawah Standar WHO

Berdasarkan data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kasus penyakit katastropik mengalami peningkatan sebanyak 23,3 juta kasus di 2022.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi Kasih Tips Panjang Umur: Benar Benar Gratis!
Menkes Budi Kasih Tips Panjang Umur: Benar Benar Gratis!

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masyarakat perlu menjaga kesehatan dengan rutin

Baca Selengkapnya
Antusiasme Pejabat Kesehatan Vietnam atas Paparan BPJS Kesehatan
Antusiasme Pejabat Kesehatan Vietnam atas Paparan BPJS Kesehatan

Prestasi Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia telah memicu ketertarikan dari sejumlah negara.

Baca Selengkapnya
Dokter Hasto Kagum Lihat Capaian Pembangunan Manusia di Kota Palembang
Dokter Hasto Kagum Lihat Capaian Pembangunan Manusia di Kota Palembang

IPM Palembang mendekati Jakarta dan Yogyakarta dan inflasi terkendali

Baca Selengkapnya
Kepesertaan JKN 98,19 Persen, Indonesia Sabet Predikat UHC Jelang HUT RI ke-79
Kepesertaan JKN 98,19 Persen, Indonesia Sabet Predikat UHC Jelang HUT RI ke-79

Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).

Baca Selengkapnya