Pakar Sarankan Pos Kesehatan Pemudik Disesuaikan dengan Rest Area Tol

Merdeka.com - Pemerintah telah mengizinkan masyarakat mudik Lebaran Idulfitri 2022. Keputusan ini diambil setelah pemerintah mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang sudah terkendali.

Guru Besar FKUI, Prof Tjandra Yoga Aditama, menyarankan pemerintah menyediakan pos kesehatan bagi pemudik. Penempatan pos kesehatan bisa disesuaikan dengan rest area jalan tol. Saat ini, Pulau Jawa dan sebagian Sumatera sudah memiliki jalan tol.

"Pos pelayanan kesehatan juga dapat didirikan di lokasi-lokasi strategis seperti tempat ibadah dan lokasi wisata," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (15/4).

Pos kesehatan di jalan tol nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi pemudik, tapi juga pengemudi kendaraan umum. Pemeriksaan dapat meliputi tekanan darah, gula darah, alkohol darah, hingga amphetamin dalam urin.

Tjandra juga mendorong pemerintah menyediakan sistem rujukan bagi pemudik yang menghadapi masalah dalam perjalanan. Misalnya, terlibat kecelakaan di jalan tol sehingga membutuhkan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan tersebut harus lebih lengkap dari sisi alat dan tenaga kesehatan.

Selain itu, pemerintah harus tetap mewaspadai risiko penularan Covid-19. Dia mengingatkan, hingga saat ini penularan Covid-19 masih terjadi di masyarakat.

"Adanya penyakit Covid-19 yang tetap harus amat diwaspadai kemungkinan penularannya," ujarnya.

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI ini memperkirakan minat mudik masyarakat saat ini sangat tinggi. Sebab, dua tahun terakhir pemerintah tidak mengizinkan adanya mudik Lebaran.

Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah tetap memberikan penyuluhan kesehatan tentang anjuran mudik sehat kepada masyarakat. Penyuluhan ini selalu dilakukan sebelum pandemi Covid-19.

79 Juta Orang akan Mudik

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi, jumlah pemudik akan meningkat usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) membolehkan kegiatan mudik tahun ini. Berdasarkan survei online Litbang Kemenhub, sebanyak 20 persen atau 55 juta orang akan mudik.

Bahkan, hasil penelitian selanjutnya mencatat jumlah pemudik bisa bertambah setelah pemerintah menghapus kebijakan syarat antigen dan PCR untuk perjalanan jarak jauh.

"Yang terjadi adalah, jumlah mudik bergerak naik jadi 29 persen atau 79 juta. Ini suatu jumlah besar, harus kita sikapi dengan baik," kata Budi dalam focus group discussion transportasi angkutan lebaran, Kamis (31/3).