Panasnya isu Ahok bakal jadi menteri Jokowi usai kalah Pilgub DKI

Merdeka.com - Sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta usai, beredar isu Ahok akan dijadikan menteri pada jajaran kabinet Presiden Jokowi. Isu ini pun kian memanas, dengan bergulirnya isu reshuffle yang akan digelar Presiden.

Bahkan kabar yang beredar menyebut Ahok akan diplot sebagai Menteri Dalam Negeri menggantikan Tjahjo Kumolo.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan risiko jika Jokowi memplot Ahok sebagai menteri. Menurutnya, penunjukan Ahok sebagai menteri justru akan menimbulkan opini Jokowi mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Kalau menganggap Ahok orang yang seperti rumor itu nanti orang beranggapan bahwa Presiden memberikan dukungan kepada Ahok selama ini, silakan aja, tentu dengan segala risikonya," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4).

Menanggapi semua kabar tersebut, Ahok hanya tertawa. Dia tak mau berandai-andai. Menurutnya memilih menteri adalah hak Presiden Jokowi. Ahok sendiri memilih fokus melanjutkan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga bulan Oktober mendatang.

"Enggak tahu, menteri itu kan bukan hak saya," kata Ahok sambil tertawa.

Ahok mengaku belum memiliki rencana apa pun selepas tak menjabat. Dia mengaku hanya akan menghabiskan waktu bersama keluarga.

"Aku cuma pikiran Oktober selesai aku mau jalan-jalan sama keluarga aja, udah lama gak jalan kemana. Ke mana-mana saja deh," ujar dia.

Presiden Jokowi yang dikonfirmasi pun membantah akan ada reshuffle. Apalagi mengangkat Ahok akan menjadi menteri.

"Tidak ada. Hari ini tidak ada reshuffle. Minggu ini enggak ada. Bulan ini juga enggak ada," ujar Presiden menjawab pertanyaan wartawan setelah meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nusantara, Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Cipulus Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (25/4).

Presiden menjelaskan bahwa hingga saat ini Basuki masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Pak Ahok itu masih Gubernur DKI Jakarta sekarang ini sampai Oktober (2017)," ucap Jokowi.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Jokowi sebelum kembali membongkar pasang kabinetnya.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan pertimbangan perombakan kabinet sejatinya harus dilandasi beberapa poin penting. Pertama, menteri tersebut harus lebih loyal pada Presiden daripada ke partai. Akan sangat merugikan, jika menteri itu punya dua 'majikan'.

Emrus juga meminta Jokowi memilih orang yang mampu mengelola dan mengendalikan isu-isu 'miring' yang kontra produktif di ruang publik.

"Fakta menunjukkan sampai saat ini, masih banyaknya wacana di sosial media yang mempertajam perbedaan dari segi SARA. Wacana yang tidak produktif ini berpotensi besar mengganggu pluralisme di Tanah Air," kata dia.

Jokowi juga diminta tidak memilih orang-orang yang berpotensi akan mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Nanti, orang-orang ini malah akan sibuk kampanye bukan bekerja. Atau malah mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.

"Menteri yang mengundurkan diri tersebut sangat mengganggu kinerja pemerintahan pada sisa masa kerja," tutupnya.