Panggil Hary Tanoe, KPI peringatkan RCTI dan Indovision
Merdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memanggil pengelola lembaga penyiaran di bawah naungan MNC Group, RCTI dan Indovision untuk meminta klarifikasi terkait pembicaraan sang pemilik Hary Tanoesoedibjo yang menyebut akan menyediakan saluran khusus di dua lembaga itu untuk kepentingan kampanye partai Hanura. KPI mengatakan, ini merupakan peringatan bagi RCTI dan Indovision untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan frekuensi siaran.
"Dari pihak RCTI dan Indovision, saya katakan bahwa ini adalah peringatan bagi keduanya untuk selanjutnya berhati-hati. Seperti apa yang dikhawatirkan dalam pengaduan, maka ke arah sanalah kehati-hatian itu," ujar Komisioner KPI Nina Muthmainnah Armando di Gedung KPI, Jl Gajah Mada, Jakarta, Selasa (7/5).
Nina mengatakan, RCTI dan Indovision harus memperhatikan respons publik apabila benar-benar membuat saluran khusus untuk kepentingan tertentu. Menurut dia, publik saat ini jauh lebih kritis dalam menilai isi siaran.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang minta KPK usut kebocoran OTT? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan dalam mengungkap terduga pelaku yang membocorkan informasi mengenai dugaan kasus korupsi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
"Harus dipahami bahwa frekuensi tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Publik sekarang lebih kritis," kata Nina.
Lebih lanjut, Nina menambahkan, KPI akan membicarakan hasil pertemuan ini ke dalam rapat pleno komisioner untuk menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan. Dia pun mengatakan, akan melibatkan beberapa stakeholder untuk mendalami pengaduan ini,
"Kami juga akan mengundang Dewan Pers, karena dalam video itu ada kalimat akan menggunakan frekuensi tersebut untuk kepentingannya melalui kegiatan peliputan," pungkas Nina. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bakal memanggil stasiun televisi yang menayangkan Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo dalam tayangan azan magrib.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaDewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menaati keputusan tentang sanksi dan tindakan organisatoris.
Baca SelengkapnyaRUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.
Baca SelengkapnyaDraf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.
Baca SelengkapnyaRonny heran dengan adanya panggilan pemeriksaan kasus yang mempersoalkan terkait kritik terhadap pelaksanaan pemilu.
Baca SelengkapnyaHal ini buntut pernyataan Connie yang dianggap pencemaran nama baik
Baca SelengkapnyaKPK berharap agar pihak-pihak lain juga turut serta apabila menemukan keberadaan Harun.
Baca SelengkapnyaHasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.
Baca SelengkapnyaBeberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melanjutkan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Baca Selengkapnya