Panitera PN Jaksel mengaku permintaan PT ADI disampaikan di ruang kerja hakim
Merdeka.com - Panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi mengungkapkan ada permintaan dari Akhmad Zaini selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) untuk berkomunikasi terhadap majelis hakim terkait perkara gugatan perdata antara PT ADI dengan PT Eastern Jason Fabrication Services (EJFS). Kesaksian tersebut disampaikan saat menjadi saksi dalam persidangan kasus suap dengan terdakwa Akhmad Zaini.
"Ya saya sampaikan pada Pak Djoko selaku ketua majelis," ujar Tarmizi saat menjawab pertanyaan jaksa mengenai tindak lanjut dari permintaan Zaini, Kamis (16/11).
Tarmizi mengatakan, permintaan Zaini agar majelis hakim memenangkan rekonpensi PT ADI disampaikan langsung ke Djoko Kartiko selaku ketua majelis di ruang kerjanya. Saat itu, Djoko mengaku perlu pengkajian terlebih dahulu mengingat perkara uang didaftarkan masih cukup baru.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Siapa yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus penipuan? Artis Baim Wong serius mengusut kasus penipuan yang menyeret namanya. Melalui akun Instagram pribadi, suami dari Paula Verhoeven ini diketahui baru saja memenuhi panggilan polisi. Bertempat di Polres Tanjung Balai, Baim yang dipanggil sebagai saksi ini memberikan keterangan seputar namanya yang dicatut sebagai modus penipuan.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa saja yang bersaksi di sidang MK? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Siapa yang mengajukan permohonan menambah saksi? 'MK menerima surat yang menyampaikan (permintaan saksi) lebih dan itu disepakati MK berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH),' Fajar menandasi.
"Di ruang kerja beliau. Pas ketemu saja secara langsung. Saya sampaikan dari tergugat mohon dibantu dia bilang orang masih lama belum dipelajari," ujar Tarmizi.
Diketahui, Akhmad Zaini didakwa memberi suap kepada Tarmizi, panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemberian suap ditujukan agar Tarmizi mempengaruhi majelis hakim menerima gugatan rekonpensi PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) terhadap PT Eastern Jason Fabrication Services Pte Ltd (EJFS).
"Mendakwa Akhmad Zaini memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang Rp 425.000.000 kepada Tarmizi supaya Tarmizi mempengaruhi hakim yang menyidangkan perkara perdata Nomor 688/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel agar menolak gugatan yang diajukan Eastern Jason Fabrication Services Pte Ltd dan mengabulkan gugatan rekonpensi PT Aquamarine Divindo Inspection yang diwakili terdakwa selaku kuasa hukumnya," ujar Jaksa Kresno.
Kresno mengatakan, isi gugatan yang diajukan PT Eastern Jason Fabrication Sevices Ptd Ltd menuntut ganti rugi sebesar USD 7.603.198.45 dan SGD 131.070.50 terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection yang dianggap wanprestasi.
Tak mau menerima gugatan, Yunus Nafik selaku Dirut PT ADI meminta Zaini mengajukan rekonpesi atau gugatan balik terhadap PT EJFS dengan menuntut kewajiban bayar USD 4.995.011.57.
Menindaklanjuti permintaan Yunus Nafik, Zaini mencari informasi mengenai biaya pengurusan perkara agar PT AMI memenangkan gugatan, hingga muncul angka Rp 1.5 Miliar.
"Pada tanggal 20 Juni 2017 terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25 juta kepada Tarmizi melalui transfer ke rekening Tedy Junaedi, tenaga honor kebersihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipinjam rekeningnya oleh Tarmizi,” ujarnya.
Keesokan harinya, Tarmizi menghubungi Zaini untuk menanyakan keseriusan PT AMI dalam pengurusan perkara tersebut. Tarmizi mengaku dirinya telah dipercaya oleh ketua majelis hakim bernama Djoko Indiarto sehingga bisa meyakinkan untuk memenangkan PT AMI.
Sekitar bulan Juli, Tarmizi kembali menghubungi Zaini dan menanyakan keseriusan PT AMI. Dalam percakapan keduanya, Zaini meminta agar PT AMI akan memenangkan gugatan, menolak gugatan PT EJFS, sitaan jaminan yang diajukan PT AMI diterima. Permintaan tersebut diamini oleh Tarmizi dengan kompensasi menyiapkan uang Rp 750 juta sebagai uang pemulus terhadap majelis hakim.
Namun jumlah uang yang diminta oleh Tarmizi ditolak Yunus. Setelah negosiasi antara kedua belah pihak, sepakat uang pengurusan sebesar Rp 400 juta.
Atas tindakannya itu, Zaini didakwa telah melanggar Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ammar Zoni tak bisa hadir di persidangan, jadi dia memilih mengikuti sidang dari Rutan Salemba melalui zoom.
Baca SelengkapnyaKusnadi memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah dengan masih adanya rasa trauma.
Baca SelengkapnyaKasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui menerima laporan adanya tahanan kasus korupsi bertemu dengan pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaAiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam sebagai saksi kasus dugaan penyebaran berita bohong.
Baca Selengkapnya