Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PBSI Daerah Harap Menpora Mampu jadi Penengah Polemik Djarum Foundation dan KPAI

PBSI Daerah Harap Menpora Mampu jadi Penengah Polemik Djarum Foundation dan KPAI Audisi Beasiswa Bulutasngkis 2019 PB Djarum di GOR Satria Purwokerto. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi diharapkan menjadi penengah polemik yang terjadi antara PB Djarum Foundation dengan lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Polemik dimaksud terkait penghentian audisi PB Djarum mulai tahun 2020. Keputusan itu diambil lantaran penilaian KPAI yang menganggap audisi tersebut sebagai promosi brand image dengan mengeksploitasi anak. Sehingga harus dihentikan.

Desakan tersebut dilakukan sejumlah pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) di tingkat daerah. Mereka bahkan siap pasang badan menghadapi polemik tersebut.

"PB Djarum punya peran menyokong terselenggaranya kejuaraan-kejuaraan di daerah. Kami khawatir tanpa bantuan tersebut, bibit-bibit baru atlet bulu tangkis nasional akan terhenti," ujar Ketua PBSI Kota Solo, Susanto, Selasa (10/9).

Susanto meminta agar KPAI melihat permasalahan secara komprehensif. Ia juga menilai audisi Djarum tidak terdapat unsur eksploitasi. Bahkan, dikatakannya, program yang dilakukan Djarum tersebut belum tentu bisa diselenggarakan oleh pemerintah.

Menurutnya, seharusnya KPAI melihat kepentingan yang lebih besar. Selama ini bulu tangkis selalu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Kemudian juga harusnya berterima kasih PB Djarum sudah melahirkan banyak atlet BESAR.

"Kalau tidak ada yang melakukan seperti Djarum, pembinaan pasti ikut tersendat. Pembinaan usia dini sangat penting untuk regenerasi atlet. Kita harapkan Menpora bisa menyelesaikan masalah ini," tandasnya.

Pendapat senada dikemukakan Ketua PBSI Kabupaten Sukoharjo, Agus Sumantri. Menurut dia, audisi yang dilakukan oleh Djarum merupakan komitmen pembinaan. Sebagai contohnya, PBSI Sukoharjo hanya mendapat kucuran dana Rp7,5 juta setahun dari APBD setempat. Dana tersebut sangat tidak mencukupi untuk pembinaan.

"Kemampuan pemerintah jelas terbatas. Seharusnya ya berterima kasih kepada pihak ketiga seperti Djarum ini," kata Agus.

Selain Solo dan Sukoharjo, eks Karesidenan Surakarta menjadi satu diantara daerah langganan PB Djarum dalam menjaring atlet melalui audisi. Selama bertahun-tahun, Kota Solo selalu ditunjuk meramaikan kampanye audisi.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Adakah Unsur Eksploitasi Anak dalam Audisi Bulutangkis PB Djarum? Klik disini

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas

Kejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.

Baca Selengkapnya
Tak Setuju Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos, Pekerja Ancam Bakal Turun ke Jalan
Tak Setuju Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos, Pekerja Ancam Bakal Turun ke Jalan

Langkah untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya telah berkirim surat kepada pemangku kepentingan.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Ketua KONI Kotim Buka Suara Terkait Kasus Dugaan Dana Hibah
Ketua KONI Kotim Buka Suara Terkait Kasus Dugaan Dana Hibah

Ahyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.

Baca Selengkapnya
Polri Masih Dalami Indikasi Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut
Polri Masih Dalami Indikasi Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut

Satgas dari Bareskrim Polri bertolak ke lokasi penyelenggeraan PON XXI Aceh-Sumut pada Kamis, 12 September 2024.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah

Dia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.

Baca Selengkapnya
Dugaan Korupsi di PON 2024, Menpora Bantah Koordinasi dengan Kejagung
Dugaan Korupsi di PON 2024, Menpora Bantah Koordinasi dengan Kejagung

Dito mengingatkan masyarakat untuk tidak takut jika hendak melaporkan dugaan penyelewengan pada PON 2024

Baca Selengkapnya
Kebut Pengusutan Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut, Bareskrim Segera Analisi Usai Cek Lokasi
Kebut Pengusutan Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut, Bareskrim Segera Analisi Usai Cek Lokasi

Analisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.

Baca Selengkapnya
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)

Baca Selengkapnya
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan

Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial

Baca Selengkapnya
Kemendag Sindir Kemenkes soal PP Kesehatan & RPMK: Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Ganggu Hak Pedagang
Kemendag Sindir Kemenkes soal PP Kesehatan & RPMK: Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Ganggu Hak Pedagang

Kemendag juga menekankan pentingnya penelitian yang solid dalam mengimplementasikan aturan tersebut di Indonesia.

Baca Selengkapnya