PBSI Daerah Harap Menpora Mampu jadi Penengah Polemik Djarum Foundation dan KPAI
Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi diharapkan menjadi penengah polemik yang terjadi antara PB Djarum Foundation dengan lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Polemik dimaksud terkait penghentian audisi PB Djarum mulai tahun 2020. Keputusan itu diambil lantaran penilaian KPAI yang menganggap audisi tersebut sebagai promosi brand image dengan mengeksploitasi anak. Sehingga harus dihentikan.
Desakan tersebut dilakukan sejumlah pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) di tingkat daerah. Mereka bahkan siap pasang badan menghadapi polemik tersebut.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Siapa yang menyoroti ketidakadilan dalam pembuatan RPMK? 'Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembuatan peraturan, yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, tanpa adanya unsur diskriminatif,' kata Firman, Selasa (24/9).
-
Kenapa Kementan membuat program AUTP? Seperti diketahui, AUTP merupakan upaya Kementerian Pertanian untuk melindungi usaha tani agar petani masih bisa melanjutkan usahanya ketika terkena bencana banjir, kekeringan atau serangan OPT.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
"PB Djarum punya peran menyokong terselenggaranya kejuaraan-kejuaraan di daerah. Kami khawatir tanpa bantuan tersebut, bibit-bibit baru atlet bulu tangkis nasional akan terhenti," ujar Ketua PBSI Kota Solo, Susanto, Selasa (10/9).
Susanto meminta agar KPAI melihat permasalahan secara komprehensif. Ia juga menilai audisi Djarum tidak terdapat unsur eksploitasi. Bahkan, dikatakannya, program yang dilakukan Djarum tersebut belum tentu bisa diselenggarakan oleh pemerintah.
Menurutnya, seharusnya KPAI melihat kepentingan yang lebih besar. Selama ini bulu tangkis selalu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Kemudian juga harusnya berterima kasih PB Djarum sudah melahirkan banyak atlet BESAR.
"Kalau tidak ada yang melakukan seperti Djarum, pembinaan pasti ikut tersendat. Pembinaan usia dini sangat penting untuk regenerasi atlet. Kita harapkan Menpora bisa menyelesaikan masalah ini," tandasnya.
Pendapat senada dikemukakan Ketua PBSI Kabupaten Sukoharjo, Agus Sumantri. Menurut dia, audisi yang dilakukan oleh Djarum merupakan komitmen pembinaan. Sebagai contohnya, PBSI Sukoharjo hanya mendapat kucuran dana Rp7,5 juta setahun dari APBD setempat. Dana tersebut sangat tidak mencukupi untuk pembinaan.
"Kemampuan pemerintah jelas terbatas. Seharusnya ya berterima kasih kepada pihak ketiga seperti Djarum ini," kata Agus.
Selain Solo dan Sukoharjo, eks Karesidenan Surakarta menjadi satu diantara daerah langganan PB Djarum dalam menjaring atlet melalui audisi. Selama bertahun-tahun, Kota Solo selalu ditunjuk meramaikan kampanye audisi.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Adakah Unsur Eksploitasi Anak dalam Audisi Bulutangkis PB Djarum? Klik disini
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca SelengkapnyaLangkah untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya telah berkirim surat kepada pemangku kepentingan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaAhyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.
Baca SelengkapnyaSatgas dari Bareskrim Polri bertolak ke lokasi penyelenggeraan PON XXI Aceh-Sumut pada Kamis, 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaDia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.
Baca SelengkapnyaDito mengingatkan masyarakat untuk tidak takut jika hendak melaporkan dugaan penyelewengan pada PON 2024
Baca SelengkapnyaAnalisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial
Baca SelengkapnyaKemendag juga menekankan pentingnya penelitian yang solid dalam mengimplementasikan aturan tersebut di Indonesia.
Baca Selengkapnya