PDIP Dukung Jokowi Aktifkan Kembali Jabatan Wakil Panglima TNI
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi mengaktifkan kembali posisi Wakil Panglima TNI. Menurut Hasto, posisi itu dibutuhkan karena tantangan makin kompleks dan diperlukan konsolidasi kekuatan pertahanan.
"PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya keputusan dari Presiden Jokowi untuk mengaktifkan kembali posisi Wakil Panglima TNI. Tantangan yang makin kompleks, tidak hanya di menjaga kedaulatan negara Indonesia, negara kepulauan terbesar, tapi ancaman senjata kimia, senjata biologi, ancaman cyber, memang memerlukan suatu konsolidasi seluruh kekuatan aktif ketahanan kita dan kekuatan cadangan kita," ucap Hasto di Solo, Jawa Tengah, Jumat (8/11/2019).
Hadirnya wakil panglima, kata Hasto, bisa bisa membantu Panglima TNI untuk menjalankan tugas-tugasnya.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Bagaimana Panglima TNI memperkuat hubungan pertahanan? Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Agus Subiyanto, kedua angkatan bersenjata memperluas interaksi profesional dan hubungan antar masyarakat melalui kunjungan tingkat tinggi secara berkala, mengikuti kursus, pertukaran profesional, dan latihan bilateral dan multilateral.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Kapan Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Panglima TNI? Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang menjabat sejak 2017 sampai 2021.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Mengapa Panglima TNI melakukan rotasi jabatan? “Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis,“ ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangannya, Minggu (27/8).
"Sehingga hadirnya Wakil Panglima TNI yang tugas-tugasnya membantu Panglima TNI, menjawab tantangan di dalam menjabarkan konsepsi pertahanan demi kedaulatan Indonesia raya kita," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali menghidupkan posisi Wakil Panglima TNI. Berdasarkan laman setneg.go.id, posisi itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang telah ditetapkan 18 Oktober 2019 dan sudah diundang-undangkan.
Lebih tepatnya, posisi Wakil Panglima TNI disebut dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a yang berbunyi; Markas Besar TNI meliputi: 1. Panglima; dan 2. Wakil Panglima.
Jabatan Wakil Panglima TNI sudah ada sejak Orde Baru dan kemudian dibubarkan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Saat rezim Soeharto, jabatan ini termasuk strategis. Sejumlah jenderal seperti Laksamana Sudomo dan Jenderal Fachrul Rozi dipercaya Pak Harto mengisi pos tersebut.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia tak terkejut jika Presiden Jokowi menginginkan posisi sebagai ketua umum PDIP.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode
Baca SelengkapnyaHasto juga menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.
Baca SelengkapnyaPernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaPernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaHal itu diketahui Hasto dari informasi seorang mantan menteri
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaKoalisi itu tak terbentuk karena PDIP keburu mendeklarasikan Ganjar.
Baca Selengkapnya