Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pedoman New Normal untuk Pemda: Penentuan Zona Covid-19 Berdasarkan Nilai

Pedoman New Normal untuk Pemda: Penentuan Zona Covid-19 Berdasarkan Nilai Mendagri Tito Karnavian saat Rakor Pilkada Serentak Tahun 2020. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengeluarkan peraturan terkait pedoman tatanan normal baru aman Covid-19 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemerintah daerah. Peraturan tersebut tertuang dalam surat bernomor 440-380 Tahun 2020, diteken pada 27 Mei.

Dalam peraturan tersebut, Tito meminta para pemda harus terus melakukan evaluasi secara rutin. Minimal 14 hari untuk menentukan penerapan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Tito juga memberikan enam syarat penerapan new normal sehingga masyarakat tetap aman dari Covid-19. Pertama, penularan di wilayahnya bisa dikendalikan. Kedua kapasitas sistem kesehatan yang ada mulai dari rumah sakit, sampai peralatan medis sudah mampu melakukan indentifikasi, isolasi, pengecekan, pelacakan hingga mampu melakukan karantina orang yang terinfeksi.

Orang lain juga bertanya?

Ketiga, mampu menekan risiko wabah virus corona dalam wilayahnya. Keempat, penerapan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas kerja melalui penerapan jaga jarak, fasilitas cuci tangan, dan etika pernapasan (memakai masker). Kelima, mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke wilayahnya dan keenam memberikan kesempatan, masukan, dan dilibatkan dalam proses masyarakat yang produktif.

Tito juga menyertakan ruang lingkup pedoman yang berisi tahapan dan langkah-langkah dalam proses pengurangan dan pemulihan ekonomi bagi pemerintah daerah. Ruang lingkup tersebut yang pertama, pemetaan kondisi penyebaran infeksi virus dan pemetaan kondisi pandemi suatu daerah, kedua kesiapan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan corona, ketiga yaitu persiapan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dalam covid-19.

mendagri keluarkan aturan the new normal

Dalam pedoman tersebut, Tito melakukan pemetaan daerah. Serta kemampuan pemerintah daerah dalam pengendalian Covid-19. Pemetaan tersebut juga terdiri dari berbagai indikator.

Mulai dari kondisi epidemiologis, kemampuan daerah dalam menangani kasus Covid-19, penelusuran daerah untuk menelusuri pasien ODP, PDP, serta orang yang dimakamkan dalam protokol kesehatan.

Kemudian kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP, serta orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 berada pada kriteria sedang.

Selanjutnya, dalam menentukan pemetaan epidemiologis, terbagi menjadi tiga kategori, yaitu hijau, kuning, dan merah. Merinci status zona juga diukur dari grafik kasus positif, jumlah ODP/PDP, jumlah kematian, dan tingkat penularan langsung ke petugas kesehatan selama 14 hari terakhir.

Nantinya, daerah-daerah yang menjalankan pedoman itu akan mendapatkan penilaian. Jika daerah yang mendapat skor 60-75 sesuai peraturan tersebut akan berpredikat status zona merah. Selanjutnya, jika skor 80-95 daerah akan jadi zona kuning. Sementara zona hijau adalah daerah yang meraih skor sempurna 100.

Daerah juga akan dinilai dari penanganan kesehatan masyarakat. Sebagai tolak ukur, ketersediaan alat kesehatan, hingga pelindung tenaga medis. Jika suatu daerah mendapatkan nilai 850-1.000 memiliki respons paling tinggi. Namun jika daerah memiliki nilai 500-850 berpredikat sedang. Selanjutnya daerah yang mengumpulkan skor kurang dari 500 akan dinilai sebagai daerah yang punya respons rendah.

Kemampuan pemerintah daerah juga akan diperhitungkan. Mulai dari kontak pasien, ODP, PDP, hingga terindentifikasi Covid-19. Kemudian daerah sudah dianggap memiliki kemampuan tanggap Covid-19 dengan capaian skor 400. Sementara skor 300-375 dalam kategori respon sedang dan di bawah itu memiliki capaian rendah.

Berikut panduan lengkap The New Normal yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian: 

Kepmendagri tentang pedoman tatanan normal baru from merdekacom (mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kominfo Jelaskan Tiga Strategi Pemulihan Data Layanan Publik Imbas Peretasan PDNS
Kominfo Jelaskan Tiga Strategi Pemulihan Data Layanan Publik Imbas Peretasan PDNS

Pemerintah menyiapkan tiga langkah yaitu strategi memulihkan data PDNS yang diretas

Baca Selengkapnya
Pilkada Rawan Gesekan, Ini Pesan Tegas Menko Polhukam Hadi ke Semua Perangkat Desa
Pilkada Rawan Gesekan, Ini Pesan Tegas Menko Polhukam Hadi ke Semua Perangkat Desa

Menko Hadi sangat berharap agar Pilkada kali ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.

Baca Selengkapnya
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru

Tito sempat mengatakan bahwa akan mengonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Covid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun
Covid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun

Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya
Demi Pilkada Aman & Damai, Menko Hadi Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas Politik dan Hukum
Demi Pilkada Aman & Damai, Menko Hadi Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas Politik dan Hukum

Untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum

Baca Selengkapnya
Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat
Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat

Pentingnya indikator untuk menentukan apakah negara sudah masuk dalam kondisi darurat.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Kembali Muncul di Solo
Kasus Covid-19 Kembali Muncul di Solo

Meskipun Covid-19 yang muncul saat ini sudah tidak berbahaya seperti dulu.

Baca Selengkapnya
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Masa Pilkada
Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Masa Pilkada

Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.

Baca Selengkapnya
6 Dimensi pada Perencanaan Smart City untuk Kutai Timur
6 Dimensi pada Perencanaan Smart City untuk Kutai Timur

Konsep pembangunan smart city merupakan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan inovasi demi kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya
BLBI Hingga Kasus Pelanggaran HAM Jadi PR Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
BLBI Hingga Kasus Pelanggaran HAM Jadi PR Menko Polhukam Hadi Tjahjanto

Hadi Tjahjanto hanya memiliki waktu delapan bulan hingga masa kabinet Jokowi berakhir.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya