Pemerintah berencana tambah penerima PKH jadi 1 juta
Merdeka.com - Pemerintah ingin Program Keluarga Harapan (PKH) nontunai dapat dinikmati satu juta penerima. Hal ini perlu dilakukan mengingat penerima yaitu kalangan ibu-ibu terlihat antusias menerima bantuan yang diperuntukkan bagi anak-anak mereka tersebut.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, PKH juga merupakan salah satu solusi menekan angka kemiskinan di Tanah Air.
"Kalau semakin banyak yang diberikan semakin akan lebih baik untuk salah satu program pengentasan kemiskinan. Jadi meningkatkan kesejahteraan untuk ibu dan Anak," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/3).
-
Siapa yang bisa dapat PKH? Untuk dapat menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima.
-
Kenapa PKH diberikan? Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok yang rentan serta memastikan mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar mereka.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
Meski demikian, Puan mengatakan, rencana penambahan PKH menjadi satu juta penerima itu harus melihat kondisi keuangan negara. Apabila mencukupi, maka dipastikan satu juta ibu-ibu akan menerimanya.
"Tentunya berkaitan dengan APBN," katanya.
Puan mengaku saat melakukan kunjungan ke sejumlah ke daerah, ibu-ibu penerima PKH berkomitmen menggunakan uang tersebut sesuai dengan harapan pemerintah, yakni untuk menunjang kehidupan rumah tangga, seperti membeli sembako. Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, pendamping PKH juga secara aktif memantau penerima PKH.
"Ternyata memang iya dan memang sangat efektif (PKH) di lapangan," ujarnya.
Peserta PKH atau penerima rastra cukup menggesek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk pencairan bantuan PKH atau pembayaran bantuan pangan di E-warong. Tahun ini E-warong baru dibentuk di 44 Kabupaten kota dengan target 300 E-warong sampai akhir Desember. Ditargetkan pada 2017 sebanyak 1,4 juta penerima rastra bisa menerima nontunai melalui bantuan pangan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaBantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaPelatihan kerja dalam Program JKP diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja.
Baca SelengkapnyaPemerintah dalam beberapa kesempatan sidang kabinet telah membahas pemanfaatan KUR untuk program-program tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Baca SelengkapnyaMentan Amran mengungkapkan dalam Permentan 01 Tahun 2024, terdapat penambahan jenis pupuk bersubsidi yaitu pupuk organik.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo Adi menyebut telah melakukan prognosa kebutuhan pangan pada Natal dan Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaRencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementan 2025 akan difokuskan pada empat program yakni ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaAirlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.
Baca Selengkapnya