Pemerintah didesak masukkan produk UMKM ke e-katalog LKPP

Merdeka.com - Keberadaan jutaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini mulai terancam eksistensinya di tengah dominasi pelaku usaha-usaha bermodalkan besar.

Untuk menyikapi kondisi tersebut dan guna meminimalisir tergerusnya para pelaku usaha UMKM sejumlah pihak mengusulkan agar produk mereka dapat masuk ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Karena, selama ini, e-katalog hanya mengakomodasi barang-barang produksi perusahaan besar.

Desakan disampaikan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf saat bertemu pelaku UMKM di Balai Kota Solo, Senin (24/7). Ia mengatakan, Indonesia saat ini sudah mempunyai e-katalog. Namun barang-barang yang masuk itu diproduksi perusahaan besar.

"Semua dipasok oleh perusahaan besar. Perusahaan kecil, mikro, koperasi, tidak bisa masuk karena kalah lelang dengan yang besar," ujar dia.

Ia menjelaskan, terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas sudah menginstruksikan agar produk UMKM dapat masuk ke dalam e-katalog. Namun ia mengaku belum mengetahui implementasinya.

"Seharusnya bisa, kemarin KPPU sudah bertemu LKPP dan BPK. Kdeepan akan jadi fokus kita, tapi perpresnya masih dalam pembahasan. Kami berharap kedepan UMKM bukan hanya ikut lelang saja, tapi juga bisa jadi pemenang," katanya.

Syarkawi menilai besarnya gap antara pelaku UMKM dengan pengusaha besar di Indonesia. Yakni, yang terjadi saat ini perusahaan besar dapat tumbuh dengan cepat, namun tanpa diikuti pertumbuhan dari UMKM. Ia mengusulkan adanya kemitraan dan gotong royong untuk mengimplementasikan perekonomian tanah air.

"Caranya ya dengan membuat kemitraan yang adil, perusahaan besar bisa tumbuh, yang kecil juga ikut tumbuh," jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku sudah lama mengusulkan agar pengadaan barang dapat diambil dari UMKM. Namun harus ada regulasi yang jelas.

"Saya sudah 4 tahun lalu mengusulkan ini. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang memihak kepada UMKM," tandasnya. (mdk/rhm)