Pemerintah Diminta Tindak Tegas Kasus Politisasi Bansos Warga Terdampak Corona

Merdeka.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi corona di daerah memunculkan sejumlah kasus. Salah satunya adalah pemasangan stiker atau gambar kepala daerah. Direktur Eksekutif Indonesian Publik Institute (IPI), Karyono Wibowo menuturkan, penyaluran bansos ini kerap ditunggangi kepentingan politik menjelang Pilkada, utamanya dilakukan oleh calon petahana.

"Di daerah banyak ditemukan bansos dibandrol foto calon kepala daerah yang akan maju Pilkada. Ini bisanya dilakukan oleh calon incumbent," kata Karyono dalam diskusi online yang digelar IPI bertema Implikasi Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (18/5). Dikutip dari Antara.

Dia pun mendorong pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri untuk bertindak tegas. Demikian juga Bawaslu harus menindak calon petahana yang menunggangi bansos untuk capital politik. "Bansos ini harus steril dari kepentingan politik," jelas Karyono.

Oleh sebab itu, Karyono menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu masuk dalam hal pengawasan, pencegahan dan penindakan. "Kita dukung KPK tegas bahkan hukuman mati bagi penyelewengan dana bansos. Sebab azasnya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka kita perlu support KPK untuk masuk," paparnya.

Karyono menjelaskan, efek corona sudah meluas sedemikian rupa sejak masuk ke Indonesia sekitar 3 bulan lalu. Selain masalah kesehatan, efek secara ekonomi sudah terasa karena sudah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Bahkan data dari Kementerian Keuangan ada 5 juta pengangguran baru setelah Covid-19.

Karyono menyebut ada empat hal yang harus digarisbawahi dan perlu dilakukan di saat pandemi Covid-19. Pertama, perkuat gotong royong. Semua harus satu barisan dan saling tolong menolong melawan pandemi Covid-19. Kedua, utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Ketiga, kedepankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi di tengah ancaman Covid-19. Dan keempat, harus ada ketegasan hukum dan peraturan yang jelas dalam penanganan Covid-19. Aturan itu tidak boleh saling tumpang tindih.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo, mengatakan ada sejumlah pelajaran dan hikmah yang dapat diambil dari pandemi Covid-19 ini. Salah satunya adalah semangat membangun solidaritas sosial masyarakat.

"Pandemi ini mengajarkan banyak hal menurut saya, menurut pengamatan kami, pertama menumbuhkan sosial solidarity. Itu modal sosial yang luar biasa, solidaritas sosial yang kuat kalau dikapitaslisasi lalu diagregasi menjadi movement lalu mentransformasi. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru menurut saya. itu cara mengubah paradigma ekonomi kita juga," kata Prastowo.

Menurutnya, kuatnya solidaritas sosial di tengah masyarakat menjadi koreksi terhadap mekanisme pasar di tengah macetnya pasar itu sendiri. "Kalau tidak ada itu tidak ada yang bergerak. tapi kita bisa menunjukkan masyarakat autarki yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tidak mengandalkan Bansos, tapi masyarakat saling menyumbang satu sama lain, saling berbagi. Itu kan tidak masuk pada logika ekonomi pasar sebenarnya. Tapi itu terjadi dan kita punya itu. Ini menurut saya akan sangat kuat," katanya.

Diskusi itu menghadirkan sejumlah narasumber, masing-masing Dr. Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan), Prof.Muradi, Ph.D (Penasehat Ahli Kapolri), Daisy Indira Yasmine, S.Sos., M.Soc.Sci (Sosiolog UI), Stanislaus Riyanta (Pakar Intelijen dan Keamanan UI), Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan KPK), serta moderator Dinnur Garista W (Sekjen DPP Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara).