Pemerintah Sedang Susun Biaya Insentif Kartu Pra-Kerja

Merdeka.com - Pemerintah saat ini sedang gencar menyiapkan kartu pra-kerja untuk para lulusan baru ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Tetapi hingga saat ini, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku besaran insentif yang diberikan kepada penerima kartu belum diputuskan. Dia mengatakan pihaknya sedang menyusun mulai dari biaya pelatihan, hingga insentif yang diberikan.

"Konsep implementasinya kan masih akan dituntaskan. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya ini segera selesai," kata Hanif di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (25/9).

Terkait sektor yang dituju, Hanif pun belum merinci. Tetapi secara keseluruhan pihaknya akan menetapkan enam sektor. Pemerintah juga kata dia, akan membidik tiga kalangan yakni para pencari kerja, pekerja dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).Dan akan memberikan tiga bulan kepada pemegang kartu pra kerja sesuai dengan kriterianya masing-masing.

"Ini kan tidak dalam jangka panjang, itu kan hanya dalam kurun waktu terbatas, paling dua tiga bulan," kata Hanif.

Kemudian, dia juga menjelaskan, pemerintah juga akan bekerja sama dengan tiga marketplace untuk media pendaftaran kartu tersebut. Yaitu Gojek, Tokopedia dan Bukalapak.

"Ada nanti khusus menangani itu namanya Project Management Officer (PMO). Nanti pakai platform," ungkap Hanif.

Diketahui sebelumnya, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun dalam RAPBN 2020 untuk mendukung program Kartu Pra-Kerja. Pada tahun depan, peserta dari program tersebut ditargetkan mencapai 2 juta peserta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu bakal mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 sisanya bakal mendapatkan pelatihan secara reguler.