Pemindahan IKN ke Kaltim Jadikan Indonesia Tak Lagi Jawa Sentris
Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa gagasan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah bukti Pemerintah dalam memeratakan pembangunan agar tidak terpusat di Pulau Jawa alias jawa sentris.
"Sebagian besar APBN hanya berputar di Jawa. Jadi gagasan pertama dan utama dari pemindahan IKN ini adalah agar indonesia tidak menjadi Jawa Sentris," kata Ali Ngabalin, Minggu (30/1/2022).
Menurut Ali, hal ini bukan tanpa alasan, Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar bagi Perekonomian Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa mencatatkan angka 57,55 persen untuk besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III-2021. Ini artinya perputaran ekonomi terbesar terjadi di Pulau Jawa.
-
Siapa yang memulai ide pemindahan IKN? Ide pemindahan ibu kota pertama kali muncul pada tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, yang memilih Palangkaraya sebagai lokasi IKN.
-
Kenapa IKN dipindahkan? "Kita harus berani memulainya, Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet," kata Jokowi.
-
Apa strategi utama IKN Nusantara? Diluncurkan di sela-sela COP28 di Dubai beberapa waktu lalu (3/12/2023), diketahui Asian Development Bank (ADB) mendukung pengembangan Strategi Nol Bersih (Net Zero Strategy) untuk ibu kota baru Indonesia, Nusantara.
-
Kenapa IKN dipindah? Melansir dari laman webiste resmi Kementerian Keuangan RI, pemindahan IKN merupakan proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020-2024.
-
Kenapa Jakarta dan IKN harus jadi kota kembar? ASPI, kata Bambang ingin pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi pemerintahan saat ini agar berlangsung dengan lebih efektif.
-
Apa yang membuat Jawa sebagai pusat ekonomi Indonesia? Pulau Jawa merupakan pusat ekonomi negara Indonesia, menampung sebagian besar aktivitas bisnis, industri, dan perdagangan negara ini.
Sementara itu, PDB di Pulau Kalimantan hanya tercatat sebesar 8,32 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,98 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen.
"Dengan pemindahan IKN ini perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat bergeser dan merata ke Pulau di luar Jawa. Ini akan memutus mata rantai ‘apa-apa Orang Jawa'," lanjut Ali Ngabalin.
Sementara itu, , seorang akademisi dari Universitas Cenderawasih, Septinus Saa mendukung langkah Pemerintah. Ia juga mencontohkan bagaimana tata kelola Pemerintahan di Australia menjadi lebih baik setelah Ibu Kota Negara berpindah dari Sydney ke Melbourne.
"Kita melihat kepadatan penduduk di Pulau Jawa terutama Jakarta. Selain itu, faktor lingkungan juga terbengkalai dimana sekarang banyak terjadi musibah. Hal ini menjadikan Jakarta tidak ideal lagi sebagai Ibu Kota," kata Septinus.
Sumber: Liputan6.comReporter: Delvira (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaSaat ini yang tersisa di wilayah IKN itu adalah hutan-hutan sekunder yang berasal dari area bekas terbakar.
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo tersebut menyatakan, IKN adalah sebuah simbol transformasi pembangunan Indonesia.
Baca Selengkapnya58 persen perputaran uang dan ekonomi juga ada di Pulau Jawa.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, anggaran pembangunan IKN amat besar.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPemindahan PNS ke Ibu Kota Nusantara diperlukan agar pembangunan tak Jawa Sentris, tapi Indonesia Sentris.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyentil Aparatur Sipil Negara atau ASN yang enggan pindah ke Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaKabupaten Paser juga menjadi bagian penting dari rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPemerintah membangun IKN agar terjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSelain warga Kalimantan, kawasan ini sudah menjadi ladang rezeki bagi perantauan, bahkan saat pembangunannya baru dimulai.
Baca Selengkapnya