Pemprov Sumsel Pastikan UMP 2022 Tidak Naik

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 tidak naik atau tetap di angka Rp3,14 juta. Keputusan ini disambut baik pengusaha namun ditolak kalangan pekerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Koimudin, menilai keputusan itu berdasarkan pertimbangan matang dan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pertimbangan juga berdasarkan batas atas dan batas bawah upah minimum.

"UMP tahun depan tidak naik, tetap seperti 2021," ungkap Koimudin, Selasa (16/11).

Dikatakan, UMP 2022 nantinya akan ditandatangani dan diumumkan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru pada 19 November. Pihaknya berharap semua pihak dapat menerima keputusan itu.

"Setelah ditetapkan akan diumumkan oleh Gubernur Sumsel," ujarnya.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Sumarjono Saragih mengaku mendukung penuh keputusan Pemprov Sumsel dan dinilai sesuai dengan formula PP yang ada. Pengusaha akan menjalankan keputusan itu setelah memasuki tahun 2022.

"Perhitungannya sesuai formula, kami dukung dan kami taat regulasi," kata dia.

Penolakan datang dari kalangan pekerja, salah satunya dari Federasi Serikat Buruh (FSB) Nikeuba Palembang. Kelompok ini menolak keras keputusan itu dan menolak penandatanganan berita acara rapat Dewan Pengupahan Sumsel.

"Kami tolak penggunaan formula PP 36 karena tidak mewakili kondisi buruh, kami tolak penetapan UMP tahun depan," ungkap Ketua FSB Nikeuba Palembang Hermawan.

Menurut dia, pemerintah mestinya mempertimbangkan kondisi hidup para buruh. Saat ini buruh sedang mengalami kesulitan dengan meningkatnya kebutuhan hidup setiap tahunnya.

"Harusnya survei dilakukan terhadap hidup layak buruh bukan secara umum. Mestinya mempertimbangkan kemanusiaan, itu salah satu elemen yanh idealnya jadi pertimbangan," pungkasnya.