Pengamat Politik : Presiden Jokowi dukung Khofifah hanya sebatas klaim Politik saja

Merdeka.com - Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Haryadi menilai sejak awal mantan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa tidak didukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pencalonannya sebagai calon Gubernur Jawa Timur 2018.

Sebelumnya memang diakui banyak pihak dari pendukung Khofifah sendiri tak hanya didukung oleh presiden, tapi ditugasi oleh presiden untuk maju Pilgub Jatim. Menurut dia, pernyataan para pendukung Khofifah itu aneh.

"Karena rasio sederhana saja kita tahu bahwa pastilah Presiden Jokowi lebih butuh Khofifah sebagai Mensos, bukan sebagai Gubernur, untuk mengatasi masalah kemiskinan nasional," ujarnya, saat dihubungi merdeka.com, Senin (5/2).

Problem kemiskinan ini, masih menjadi masalah serius yang harus segera ditangani pemerintah. Disebutkan bila terjadi penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur selama 5-10 tahun ini, Haryadi membenarkan. Namun, kemiskinan masih perlu ditekan lagi. "Poin saya, otoritas mengatasi kemiskinan legasinya lebih pada Mensos daripada pada Gubernur," tuturnya.

Di samping itu, jika yang dikatakan oleh para pendukung Khofifah, bahwa Khofifah maju Pilgub untuk menjamin kemenangan Jokowi di Jatim dalam Pilpres 2019 kelak, Haryadi melihat tidak demikian.

Justru pasangan calon Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno jauh lebih menjanjikan. Alasannya, paslon nomor dua ini didukung oleh semua kiai besar NU Jatim dan didukung secara informal oleh struktural PBNU. Serta diusung oleh PDI Perjuangan (partai di mana Jokowi menjadi kader/petugas partai) dan PKB (partai terbesar di Jatim).

"Jadi, bagi saya, pernyataan para pendukung Khofifah untuk memenangkan Jokowi itu hanya sebatas klaim politik sebagai strategi pemenangan," tambah dia.

Selain itu, bukti Jokowi tidak mendukung Khofifah, bisa dilihat saat mendaftar sebagai cagub, apakah dipertahankan atau tidak. Karena tidak ada undang-undang (UU) yang mengatur Mensos harus lepas jabatan jika maju Pilkada. Kecuali Presiden memerintahkannya berhenti alias dicopot.

"Tapi kenyataannya, Khofifah saat sebelum mendaftar mundur. Atau bahasa halusnya diminta berhenti oleh Presiden Jokowi dari jabatan Mensos. Maka, berarti memang tak ada dukungan Presiden Jokowi kepada Khofifah maju dalam Pilgub Jatim," jelas dia.

Apalagi Khofifah awal deklarasi didukung oleh Partai Demokrat, partai yang bukan pendukung pemerintahan Jokowi. Kesimpulannya, klaim dukungan Presiden kepada Khofifah itu tidak benar, dan hanya sebatas klaim politik semata.

Lalu, bagaimana terhadap dukungan Jokowi kepada Gus Ipul-Puti dilihatnya secara kepartaian memang logis. Apalagi saat Rakernas PDI Perjuangan di Bali bulan Februari 2018 lalu, Jokowi hadir sebagai kader, bukan sebagai Presiden. Lalu diputuskan saat itu, Jokowi sebagai Capres 2019. Dugaannya, dalam rapat tertutup PDI Perjuangan di Bali bersama Jokowi, pastilah dibicarakan juga tentang pemenangan Gus Ipul-Puti di Pilgub Jatim 2018.

Dengan dukungan ini, di samping menjadi energi baru untuk memompa semangat dan percaya diri. Juga efek ikutan dari popularitas dan elektabilitas Jokowi sebagai Capres. "jangan lupa, politik itu salah satu dimensinya adalah 'berebut klaim simbolik'. Mana yang lebih dekat dengan fakta dan argumen penguatnya, maka akan mendapat kekuatan klaimnya," pungkas dia.

Senada, pengamat Unair lainnya Novri Susan menyebutkan dukungan Jokowi ke Gus Ipul-Puti merupakan hal yang wajar. Selain sebagai kader dan petugas partai, Jokowi memperhatikan figur Gus Ipul memiliki komitmen dan visi politik yang baik. Soal ada relawan Jokowi yang mendukung Khofifah, lanjut Novri, bisa karena mereka memang orang-orangnya Khofifah atau partai tertentu.

"Restu Jokowi pada GI dan Puti pasti meningkatkan persepsi positif di kalangan para pemilih Jokowi di Jatim. Walaupun belum ada data survey namun saya memprediksi lebih dari 70 persen pemilih Jokowi di Jatim akan memilih GI dan Puti," tuturnya. (mdk/paw)