Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penjelasan Mendagri soal Percepatan Pembangunan 11 PLBN

Penjelasan Mendagri soal Percepatan Pembangunan 11 PLBN Mendagri Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Membahas Inpres tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN . ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, menyampaikan pandangannya terkait percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki pintu perlintasan antar negara cukup banyak.

Total ada 66 pemeriksaan lintas batas negara, yang terdiri dari 39 pos darat dan 27 pos perairan. Kebanyakan pos ini berada di Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Pasalnya, di wilayah ini rawan terjadi perlintasan antar negara ilegal, termasuk kejahatan internasional.

"Menindaklanjuti rapat Kabinet kedua pada tahun 2014 targetnya perbatasan utama harus sudah terbangun. Pengertian wujud telah dibangunnya perbatasannya, yaitu telah selesai dan bangunannya cukup megah, imigrasinya dan Bea Cukainya tersedia, Puskesmasnya, asrama TNI penjaga perbatasan, mercusuar dan radarnya, serta sarana prasarana lainnya," ujar Tjahjo, dalam acara Rapat Koordinasi Membahas Inpres tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Rabu (25/10).

Orang lain juga bertanya?

Lanjutnya, di daerah-daerah perbatasan mulai dari Aceh sampai Papua yang berjumlah 187 kecamatan, sudah terdapat kantor camat, Puskesmas, dan rumah sakit rujukan. Tahun ini juga akan selesai pembangunan pasar – pasar yang dipersiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun target yang dibahas mengenai percepatan 11 PLBN terdiri dari empat skala prioritas pertama. Empat skala prioritas ini ialah Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Sota, Kabupaten Merauke, Papua, dan Long Midang / Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Kemudian, ada tujuh skala prioritas kedua. Daerah ini terdiri dari Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sei Kelik / Jasa, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Oepoli, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Yetetkun, Kabupaten Bovendigoel, Papua.

"Urgensinya dari percepatan pembangunan 11 PLBN di antaranya, tertib kawasan dan dalam konteks episentrum pengembangan kawasan perbatasan dan juga pusat aktivitas ekonomi perbatasan," ucap Tjahjo.

Ia menjelaskan, diperlukan Instruksi Presiden (Inpres) percepatan 11 PLBN dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan untuk menyelesaikan target Presiden paling lambat pertengahan 2019. Inpres ini sebagai landasan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam terkait mewujudkan 11 PLBN terpadu.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tekankan Pentingnya Peran PLBN dalam Membangun Indonesia dari Pinggiran
Mendagri Tekankan Pentingnya Peran PLBN dalam Membangun Indonesia dari Pinggiran

Keberadaan PLBN merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan wilayah perbatasan.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dampingi Presiden Jokowi Resmikan 7 PLBN Secara Serentak
Mendagri Dampingi Presiden Jokowi Resmikan 7 PLBN Secara Serentak

Mendagri menegaskan, kehadiran Presiden Jokowi di PLBN Napan memperkuat bahwa pemerintah konsisten memberi perhatian serius membangun Indonesia dari pinnggiran.

Baca Selengkapnya
Tito Karnavian: Jika Daerah Perbatasan Makmur Masyarakatnya, Ini akan Menjadi Buffer Zone
Tito Karnavian: Jika Daerah Perbatasan Makmur Masyarakatnya, Ini akan Menjadi Buffer Zone

Tito menyebutkan untuk merealisasikan pembangunan tersebut tidaklah mudah, perlu koordinasi yang baik.

Baca Selengkapnya
Peringati HUT Ke-14 BNPP, Mendagri Tito Ajak Pegawai Renungi Sejarah Panjang BNPP
Peringati HUT Ke-14 BNPP, Mendagri Tito Ajak Pegawai Renungi Sejarah Panjang BNPP

Upacara tersebut diikuti seluruh pegawai dan berlangsung di Kantor BNPP Jakarta.

Baca Selengkapnya
Hashim Pastikan Prabowo Lanjutkan Proyek IKN: Bangun Sarana Dulu
Hashim Pastikan Prabowo Lanjutkan Proyek IKN: Bangun Sarana Dulu

Pembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tegaskan Komitmen Percepat Pembangunan IKN:  Ruang Anggaran yang Kita Siapkan Cukup Besar
Prabowo Tegaskan Komitmen Percepat Pembangunan IKN: Ruang Anggaran yang Kita Siapkan Cukup Besar

Menurut Prabowo, prioritas utama adalah pembangunan gedung-gedung pemerintahan, mulai dari Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif.

Baca Selengkapnya
Penambahan Nilai Tinggi, Menteri ATR/Kepala BPN: Lanjutkan dan Percepat PTSL
Penambahan Nilai Tinggi, Menteri ATR/Kepala BPN: Lanjutkan dan Percepat PTSL

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).

Baca Selengkapnya
Optimalkan Realisasi Program, Mendagri Minta Jajaran BNPP Perkuat Koordinasi
Optimalkan Realisasi Program, Mendagri Minta Jajaran BNPP Perkuat Koordinasi

Upaya itu diperlukan untuk mengoptimalkan realisasi program yang telah dibuat.

Baca Selengkapnya
Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Adapun kegiatan pelantikan ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan

Baca Selengkapnya
Sederet Janji Prabowo Ingin Lanjutkan Pembangunan IKN
Sederet Janji Prabowo Ingin Lanjutkan Pembangunan IKN

Prabowo ingin ibu kota baru segera beroperasi sebagai pusat pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Minta Persoalan Lahan di IKN Dituntaskan Secara Clean and Clear
Menteri AHY Minta Persoalan Lahan di IKN Dituntaskan Secara Clean and Clear

AHY mengatakan pembangunan IKN di Kaltim menjadi representasi Indonesia.

Baca Selengkapnya
Airlangga Ungkap Urgensi Proyek Tanggul Laut Raksasa Senilai Rp700 Triliun
Airlangga Ungkap Urgensi Proyek Tanggul Laut Raksasa Senilai Rp700 Triliun

Proyek tanggul laut raksasa yang sesungguhnya berada di Semarang-Demak.

Baca Selengkapnya