Pernyataan-pernyataan Kontroversi Viktor Laiskodat yang Jadi Sorotan

Merdeka.com - Beberapa kali pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat jadi sorotan. Bahkan menuai kontroversi.

Bahkan sebelum menjadi Gubernur NTT, Viktor pernah dilaporkan ke polisi karena kasus pidatonya yang menuding partai politik mendukung berdirinya khilafah di Indonesia.

Berikut ini pernyataan-pernyataan Viktor Laiskodat yang menuai Kontroversi:

Ancam Potong Tangan Pelaku Ilegal Logging

Pembalakan liar atau illegal logging dalam area hutan lindung di Nusa Tenggara Timur, marak terjadi. Hal ini kembali membuat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor B. Laiskodat geram.

Viktor meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar. Bahkan politisi partai NasDem itu mengancam, akan memotong tangan para pelaku. "Saya minta aparat tindak tegas, kalau gubernurnya yang dapat, pasti potong tangannya," tegasnya Rabu, (27/11).

TKI Ilegal Meninggal Ya Kubur Saja, Mau Apalagi?

Gubernur NTT Viktor Laiskodat kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial, mengenai pekerja migran. Kali ini, gubernur Viktor mengecam para buruh migran yang bekerja ilegal di negeri orang. Menurutnya, jika sukses disyukuri dan meninggal dikubur.

"Yang ilegal kalau dia meninggal di sana ya sudah kita siap kubur saja, mau apalagi? Itu yang ilegal kita tidak tahu darimana," kata Viktor, ketika meluncurkan kampung Cendana, di Bolok Kabupaten Kupang, Rabu (27/11).

Menurutnya, ke depan pengiriman pekerja migran ke luar negeri akan didata dengan baik oleh dinas terkait, sehingga gampang untuk diketahui keberadaan mereka. "Tapi sekarang kita tidak tahu, kita tunggu saja yang makmur syukur Alhamdulillah, kalau yang meninggal ya kubur, mau apalagi. Tidak ada upaya lain, polisi Malaysia saja susah dapat mereka karena ilegal, orang datang mereka kabur," tutup Viktor.

Pernyataan Viktor tersebut menuai kecaman dan dianggap tidak berperikemanusiaan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kupang. Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GerMas) PMKRI Kupang, Alexius Easton Ance mengatakan, dari sisi kemanusiaan pernyataan itu terimplisit makna bahwa gubernur sama sekali tidak mempunyai rasa empati, terhadap sesama manusia. Apalagi dalam konteks ini, maksud yang dikatakan oleh gubernur Viktor itu adalah rakyatnya sendiri.

Polemik Pidato Viktor soal Partai Pendukung Khilafah

Sebelum menjabat sebagai Gubernur NTT, pernyataan Viktor Laiskodat pernah menjadi polemik dalam pidatonya, Viktor menuding empat partai yang mendukung berdirinya khilafah di Indonesia. Dalam video berdurasi 02.06 itu, Viktor awalnya menyebut adanya kelompok ekstremis yang tidak menginginkan dasar negara NKRI.

Dalam pidatonya, Viktor mengatakan jika mereka ingin bentuk negara khilafah. Pidato itu disampaikan saat deklarasi dukungan paket calon Pilkada serentak 2018 di Tarus, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa (1/8/2017).

"Mau bikin satu negara, dong mau di negara NKRI, dong mau khilafah. Ada sebagian kelompok ini yang mau bikin negara khilafah. Celakanya partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. Situasi nasional ini partai mendukung kaum intoleran," ujar Viktor dalam video tersebut.

Akibat pidato yang menuding partai mendukung berdirinya khilafah di Indonesia, Viktor dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Gerindra, PAN dan PKS dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah . Namun, Polisi menghentikan Viktor Laiskodat yang menuding empat partai politik yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat sebagai pendukung berdirinya khilafah.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak waktu itu menuturkan, penghentian kasus karena hak imunitas melekat dalam diri Viktor ketika dia berpidato menyinggung soal berdirinya khilafah. "Itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas ada surat tugas. Sehingga berlaku hak imunitas diatur UU MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR," ujar Nahak.