Persatuan Perawat Minta Pemerintah Cek PSBB di Kampung, Banyak Tak Pakai Masker

Merdeka.com - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) meminta pemerintah mengecek penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah kampung-kampung. Sebab, masih banyak di sana warganya yang berkerumun serta tidak menggunakan masker.

"Pemerintah juga harus cek di kampung-kampung itu masih banyak yang tidak memakai masker. Kalau, di pusat kota dan jalan besar itu mayoritas memang sudah patuh memakai masker," kata Ketua Umum PPNI Harif Fadhilah saat dihubungi merdeka.com, Jumat (17/4).

Selain itu, Harif juga meminta kepada pemerintah untuk berkoordinasi dengan pelaku usaha. Karena tidak sedikit pemilik usaha yang masih mewajibkan pegawainya datang ke tempat kerja. Sehingga, mobilitas masyarakat saat PSBB berlaku tetap saja tinggi.

"Jadi sebelum PSBB harus dikomunikasikan kepada pelaku usaha seperti apa. Karena semakin rendahnya mobilitas masyarakat, makin minim potensi tertular Covid-19 dan itu sangat membantu kita para tenaga medis," pintanya.

Meski demikian, ia tetap mendukung langkah pemberlakuan PSBB di wilayah Jabodetabek. Diharapkan aturan tersebut berjalan dengan konsisten.

"Saya kira itu adalah keputusan yang bagus kalau daerah terapkan PSBB. Tetapi harus diingat soal mobilitas masyarakat yang masih tinggi, jadi harus konsisten dalam melaksanakan aturan itu. Karena PSBB itu kan, turut menurunkan mobilitas masyarakat," ujar Harif.

Sebelumnya, wilayah DKI Jakarta yang sudah sepekan menjalani status PSBB dan wilayah Bogor (Kota dan Kabupaten), Kota Depok, dan Bekasi (Kota dan Kabupaten) yang sudah tiga jalani PSBB.

APD Masih Kurang di Puskesmas dan RS Swasta Daerah

Terkait alat pelindung diri (APD), kata Harif, kondisi masih kurang khususnya di puskesmas dan RS Swasta di daerah-daerah.

"Memang kalau rumah sakit yang jadi rujukan itu sudah lebih baik. Tetapi kondisi berbeda di puskesmas dan rumah sakit swasta yang memang mereka menangani pasien positif Covid dan kondisinya kekurangan APD," terangnya.

Walaupun pemerintah sudah banyak menyiapkan APD bagi tenaga medis, sampai saat ini PPNI masih belum tahu sistem distribusi APD yang dilakukan pemerintah seperti apa.

"Distribusinya seperti apa, kita sampai saat ini masih mendapatkan laporan faktanya atas kekurangan APD. Khususnya itu tadi di puskesmas dan rumah sakit swasta di daerah-daerah. Tenaga medis masih mengeluh," sebut Harif.