Follow
Perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat Minta Pemerintah Tarik TNI dan Polri
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Dalam pertemuan tersebut mereka meminta agar Pemerintah menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di wilayah Papua dan Papua Barat.
Hal tersebut terdapat dalam 8 poin yang diberikan mereka kepada Moeldoko untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat," kata DPRD Papua Barat, Maybrat Ferdinando Solossa di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Kenapa TNI butuh pasukan besar di Papua? Butuh ada satu pasukan besar yang diterjunkan serentak untuk mengikat pasukan Belanda di wilayah Merauke.
-
Kenapa Wonosobo jadi basis pertahanan? Pada waktu meletus Perang Jawa tahun 1825-1830, wilayah Wonosobo menjadi salah satu basis pertahanan pasukan pendukung Pangeran Diponegoro.
-
Apa tujuan operasi TNI AL di Papua dan Maluku? 'Operasi Siaga Tempur Laut yang dilakukan saat ini langsung di bawah kendali Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Hersan dengan target operasi di wilayah perairan Papua dan Maluku,' kata Kadispen seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
Terkait permintaan tersebut, Moeldoko pun langsung menanggapi. Pihaknya kata dia, akan mengkaji kembali terkait hal tersebut. Sebab dengan adanya pasukan di wilayah tersebut bertujuan untuk melindungi warga Papua.
"Kita perlu pengkajian lebih dalam karena tugas negara melindungi segenap bangsa dan warganya. Jadi di Papua itu yang ada di sana berbagai etnis, masyarakat pendatang. Semua dari itu membutuhkan kepastian keselamatan pengamanan," kata Moeldoko.
"Oleh karena itu penugasan prajurti tni polri untuk melindungi semua masyarakat di sana jadi tidak ada tugas lain karena itu bagian tugas negara," lanjut Moeldoko.
Berikut isi surat dari DPRD Papua dan Papua Barat untuk Presiden Joko Widodo :
Kami dari forum Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) menyampaikan beberapa hal terkait situasi terkini untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:
1. Dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau bersebrangan seperti ULMWP dan KNPB. Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua. Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.
2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap UU nomor 21 tahun 2001 tentang otsus papua
3. Menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat
4. Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi provinsi papua dan papua barat
5. Meminta kepada presiden Indonesia melalui mendagri dan kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa papua dan papua barat untuk mendapatkan jaminan keamanan
6. Mendorong tebentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah papua
7. Meminta mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/walikota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan papua dan papua barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah papua
8. Penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
TNI ingin tanah Papua damai dan warganya sejahtera
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Baca Selengkapnya
Danrem menekankan kepada prajurit Satgas yang baru agar melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional.
Baca Selengkapnya
Kapolda hanya terdiam sambil menahan senyum, sementara hadirin lainnya tertawa riuh.
Baca Selengkapnya
MRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca Selengkapnya
Dalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.
Baca Selengkapnya
Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
Aparat TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2023 bersama Polda Papua memperkuat pengamanan di 9 daerah operasi menjelang HUT OPM.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta pemerintah satu sikap dalam melabeli penyebutan Kelompok bersenjata di Papua.
Baca Selengkapnya
Kebijakan Panglima TNI mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI.
Baca Selengkapnya
Jelang hari pencoblosan Pemilu 2024, TNI AD menyiapkan sejumlah rangkaian antisipasi pengamanan
Baca Selengkapnya