Peternak Sapi Perah di Pasuruan Jatim Hancur-hancuran akibat PMK

Merdeka.com - Para peternak sapi perah di Dusun Kumbo, Desa Telogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengeluhkan mahalnya obat untuk penyakit mulut dan Kuku (PMK). Mereka pun memilih opsi memakai obat herbal yang ternyata juga tidak murah dan sulit didapat.

Salah satu dusun di Pasuruan ini merupakan wilayah yang terdampak penyakit PMK. Salah satu peternak, Jafar Sodiq bercerita ke Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad (Gus Sadad) saat meninjau kandang peternakan sapi perah tersebut.

Pada Gus Sadad, dia mengaku kesulitan membeli obat herbal untuk sapi perah miliknya yang terpapar PMK.

"Dia punya 24 sapi perah, semuanya terpapar PMK. Satu mati, dua potong paksa dan dijual murah hanya Rp3 juta. Mereka mengaku sudah hancur-hancuran mengeluarkan uang untuk membeli obat herbal, sedangkan pemerintah hanya memberi bantuan antibiotik dan vitamin yang sebenarnya tidak optimal, bahkan sekarang juga sudah tidak memberi," kata Gus Sadad menirukan keluhan Jafar, Senin (4/7).

Informasi yang diterimanya dari Jafar menjelaskan, antibiotik dan vitamin tidak optimal untuk penyembuhan hewan ternak yang terpapar PMK. Menurutnya, obat herbal menjadi opsi peternak untuk mengatasi PMK.

"Kemarin beli obat herbal itu satu harganya Rp250 ribu satu ekor, kadang ada yang butuh 3 obat herbalnya untuk satu ekor jadi Rp750 ribu. Itu bagi mereka cukup berat, ketambahan untuk pemulihan hewan ternak, kita butuh beli konsentrat sapi per hari dua karung yang harganya Rp210 ribu per karung," bebernya.

Ia mengungkapkan, akibat puluhan sapi perah milik para peternak itu terpapar PMK, menyebabkan tidak ada produksi susu. Kalaupun ada, pabrik tidak mau menerima. Biasanya, dulu 24 sapi perah milik mereka bisa produksi 200 liter susu.

"Karena ada sapi yang pulih, namun susunya keluar tapi ada kandungan antibiotik, itu ditolak oleh pabrik. Otomatis ya banyak susu sapi dibuang karena mengandung antibiotik, kan bahaya untuk anak-anak," bebernya.

"Sudah tidak dapat pemasukan produksi susu selama 20 hari. Dan mereka tetap kasih makanan konsentrat, itu berat buat mereka. Kalau tidak ada konsentrat hanya ijoan, sapinya ambruk karena itu karbohidrat," sambungnya.

Ia menambahkan, menyikapi persoalan tersebut pihaknya akan mendesak Pemprov Jatim lebih serius dalam menangani PMK. Sebab PMK menyebabkan banyak peternak kehilangan pemasukan.

"Kami akan komunikasi dengan Plt Gubernur Jatim Mas Emil dan Dinas Peternakan. Saya kira Pemprov perlu datang dan melihat langsung, agar tahu formulanya. Apalagi ini sudah pandemi, ini penting agar tidak semakin buruk. Kalau bisa duduk bareng dengan peternak, agar ketemu solusinya," tegas Gus Sadad.

Ketua DPD Gerindra Jatim menyebut, Pemprov Jatim harus memberikan terobosan dalam menangani PMK. Karena masuk kategori bencana, maka bisa menggunakan biaya tidak terduga (BTT).

"Sama kayak Corona kan pakai itu, PMK juga masuk kategori PMK. Dinas Peternakan sejauh ini tidak memiliki antisipasi ini. Karena sesuai SK Gubernur masuk bencana, ya harus berani menerapkan BTT. Ini berpacu waktu, daya tahan peternak juga mengatasi ini kan dari uang pribadi mereka, kalau utang apa enggak berbunga, kan kasian," jelasnya.

Diketahui, hingga 3 Juli 2022, ada sebanyak 136.153 hewan ternak yang terpapar PMK di Jatim. Dari jumlah itu, sebanyak 106.663 ekor masih sakit. Sebanyak 27.721 ekor sembuh, 811 ekor mati dan 988 ekor dipotong paksa.