Pimpin ratas, Jokowi ingin revisi UU Pilkada tak cuma tambal sulam

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kantor Presiden, Jakarta, sore ini.

Dalam pengantarnya, Jokowi berharap agar rancangan undang-undang Pilkada tersebut tak hanya sebatas tambal sulam yang menutupi kekurangan undang-undang sebelumnya. Tetapi, RUU tersebut dapat menjadi tameng antisipatif apabila terjadinya masalah di kemudian hari.

"Saya tidak ingin bersifat tambal sulam hanya tutupi kekurangan lalu. Harus antisipatif di masa yang akan datang," kata Jokowi dalam pengantarnya, Selasa (15/3).

Selain itu, Jokowi menegaskan RUU tersebut harus bersifat jangka panjang demi membawa penyelenggaraan Pilkada untuk lebih baik kedepannya. Sehingga, dia menekankan dalam RUU tersebut haruslah disertai perbaikan yang didasari dari pemikiran yang matang.

"Saya ingin pelaksanaan pilkada mendatang lebih lancar aman dan disertai perbaikan dari kekurangan ada. Perlu ada perbaikan regulasi memayungi pelaksanaan pilkada selanjutnya sehingga lebih baik," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta kepada pihak-pihak yang menyusun RUU tersebut harus bersikap hati-hati saat membahasnya. Sebab, dia tak ingin nantinya justru ada pasal per pasal yang menjadi multitafsir.

"Perbaikan regulasi harus benar-benar agar pilkada miliki payung hukum yang sifatnya jangka panjang. Harus jamin proses demokrasi daerah agar berjalan adil dan pasal-pasal lebih jelas tidak multitafsir," tegasnya.