Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR ini dukung GNPF demo 5 Mei untuk kawal vonis Ahok

Pimpinan DPR ini dukung GNPF demo 5 Mei untuk kawal vonis Ahok Taufik Kurniawan. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan sejumlah ormas Islam bakal menggelar aksi untuk kesekian kalinya pada Jumat (5/5) besok. Aksi yang diberi nama 'Aksi Simpatik Menjaga Independen Hakim' sekaligus untuk mengawal sidang vonis terdakwa penistaan agama Basuki T Purnama (Ahok) yang digelar 9 Mei mendatang.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendukung umat Islam menggelar demo jika bertujuan memberikan dukungan kepada hakim agar bertindak adil dalam memutuskan kasus penistaan agama yang menjerat Ahok, sapaan Basuki. Asalkan dilakukan secara tertib dan damai.

"Silakan dilakukan secara tertib aman lancar damai. Sehingga harapannya apa yang diinginkan semuanya tetap memberikan dukungan kepada majelis hakim untuk memberikan yang terbaik seadil-adilnya sesuai dengan judgement hukum dari para pengambil keputusan," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5).

Taufik memahami maksud dan keinginan yang disampaikan pendemo. Menurutnya, pendemo hanya ingin proses peradilan terhadap Ahok bisa berjalan adil tanpa berpihak pada pihak tertentu.

"Demo ini sebetulnya ditujukan untuk keinginan kelompok masyarakat agar proses pengadilan berjalan secara adil, secara bijak sehingga tidak ada keberpihakan pada pihak manapun itu saja yang kita harapkan dari majelis hakim," terangnya.

"Sekiranya jika ada unsur dalam tanda kutip yang dirasakan mungkin oleh pengunjuk rasa kurang memenuhi aspek keadilan, kita harapkan semua semoga Pak Hakim semuanya memenuhi aspek keadilan yang dirasakan dan yang dituntut besok," sambungnya.

Wakil ketua umum PAN ini tidak melihat aksi simpatik besok untuk mengintervensi proses hukum penistaan agama yang tengah berjalan. "Ya ndak, yang dimaksud intervensi kan tidak ada kekuatan apapun kecuali aspirasi masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, seruan meminta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum berat dalam kasus penistaan agama belum juga surut. Tercatat sudah beberapa kali aksi serupa dilakukan terhitung sejak November 2016 lalu.

Dalam waktu dekat dikabarkan aksi serupa kembali dilakukan pada Jumat 5 Mei pekan ini. Penggagasnya masih sama dengan sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan sejumlah ormas Islam.

Aksi ini akan dimulai dengan melakukan longmarch dari Masjid Istiqlal menuju ke Gedung Mahkamah Agung (MA). Aksi yang dinamakan 'Aksi Simpatik Menjaga Independen Hakim' sekaligus untuk mengawal sidang vonis Ahok yang digelar 9 Mei mendatang.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Daftar Anggota DPR yang Temui Massa Demo Tolak RUU Pilkada, Datang Disoraki Sampai Ditimpuki
Daftar Anggota DPR yang Temui Massa Demo Tolak RUU Pilkada, Datang Disoraki Sampai Ditimpuki

Dalam demo kemarin, sejumlah anggota DPR menemui massa yang menolak RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Petinggi Gerindra Siap Jadi Jaminan Bebaskan Demonstran Ditangkap Polisi Rusuh RUU Pilkada
VIDEO: Petinggi Gerindra Siap Jadi Jaminan Bebaskan Demonstran Ditangkap Polisi Rusuh RUU Pilkada

Dasco menegaskan tidak akan semua orang yang nantinya bakal dijamin keluar

Baca Selengkapnya
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar

Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya
Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral
Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral

Todung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.

Baca Selengkapnya
Kata Projo soal Penentuan Sikap Politik PDIP Usai Rakernas ke-V: Terserah
Kata Projo soal Penentuan Sikap Politik PDIP Usai Rakernas ke-V: Terserah

Hasil Rakernas ke-V PDIP akan memutuskan sikap oposisi atau mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Adian Napitupulu: Mbak Puan Tidak Pernah Tutup Mata Termasuk Soal Hak Angket
Adian Napitupulu: Mbak Puan Tidak Pernah Tutup Mata Termasuk Soal Hak Angket

"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Ikut Demo Kawal Putusan MK, Sutradara Joko Anwar: Selama Ini Kita Diam, Sudah Muak Rakyat
Ikut Demo Kawal Putusan MK, Sutradara Joko Anwar: Selama Ini Kita Diam, Sudah Muak Rakyat

Setelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Isu Penggembosan Hak Angket: Perlu Komitmen Kawan-Kawan di Parlemen
Ganjar soal Isu Penggembosan Hak Angket: Perlu Komitmen Kawan-Kawan di Parlemen

Hak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas! Puan Ungkap Tak Ada Instruksi Ke Fraksi PDIP DPR Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu
VIDEO: Tegas! Puan Ungkap Tak Ada Instruksi Ke Fraksi PDIP DPR Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu

Ketua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR Bikin Aturan Baru Abaikan Putusan MK, PDIP Tetap akan Daftarkan Anies di Pilkada Jakarta
DPR Bikin Aturan Baru Abaikan Putusan MK, PDIP Tetap akan Daftarkan Anies di Pilkada Jakarta

PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Selengkapnya