Pimpinan MPR Pecat Staf Ahli Gara-gara Status 'Pancasila versi Negara Wakanda'

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat membenarkan telah memecat staf tenaga ahli bernama Rahma Sarita. Pemicunya unggahan Rahma Sarita di media sosial bertajuk 'Pancasila versi Negara Wakanda'. Lestari telah mengeluarkan surat pemberhentian tenaga ahli bertanggal 13 Desember 2020.

"Terkait beredarnya surat pemberhentian staf tenaga ahli Rahma Sarita di media sosial, adalah benar bahwa surat tersebut ditujukan internal kepada Sekretariat Jenderal MPR sebagai hak anggota DPR/Pimpinan MPR untuk memilih dan mengganti alat penunjang kinerja anggota seperti staf khusus maupun staf tenaga ahli," kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (17/12).

Lestari mengatakan, hal itu berdasarkan mekanisme internal evaluasi kinerja staf khusus dan staf tenaga ahli agar tugas pokok fungsi serta tanggung jawab tim penunjang anggota selalu dalam koridor etika, hukum sesuai UU No.13/2019 tentang perubahan ketiga UU 17/2014, pasal 11 yang mengatur kewajiban setiap anggota MPR dan pasal 16 tentang tugas anggota MPR.

Orang lain juga bertanya?

Politikus NasDem ini menuturkan, tenaga penunjang pimpinan MPR seperti staf khusus dan staf tenaga ahli melekat kewajiban sebagai alat pendukung pimpinan MPR. Seperti yang diatur dalam Peraturan MPR RI No.1 Tahun 2019. Saat bersamaan, juga melekat kewajiban anggota MPR untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

"Terkait pengangkatan, wewenang, tugas, evaluasi dan pemberhentian Tenaga Ahli sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal MPR No 7A tahun 2019," imbuh Lestari.

Ia mengatakan, sikap dan garis tegak lurus tunduk pada konstitusi dan memegang teguh Pancasila sebagai ideologi negara adalah hal mutlak. Anggota dan pimpinan MPR memiliki tugas memasyarakatkan konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebab itu, Lestari menilai, hal itu harus menjadi dasar perilaku, tindakan dan pemikiran para staf khusus dan tenaga ahli.

"Dengan demikian, hal tersebut harus menjadi dasar perilaku, tindakan dan pemikiran para staf khusus dan staf tenaga ahli tanpa terkecuali, termasuk dalam penghormatan kepada lambang negara sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009," pungkasnya. (mdk/rnd)