PKS minta masyarakat tak terprovokasi tulisan jurnalis asing soal RI
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR, Jazuli Juwaini, menilai banyak tulisan jurnalis asing tidak berdasar dan cenderung provokatif dalam menyorot keadaan Indonesia. Sehingga publik diminta tidak cepat terpancing atas tulisan tersebut.
"Sebagai bangsa besar dan berdaulat kita harus selektif membaca berita yang ditulis jurnalis, apalagi jurnalis asing. Hati-hati jangan terprovokasi apalagi terpancing untuk diadu domba," kata Jazuli dalam keterangannya, Selasa (25/4).
Ketua fraksi PKS di DPR ini menilai setiap jurnalis harus kredibel dalam menyampaikan informasi. Terutama menyangkut hal sensitif bagi kedaulatan Indonesia maupun institusi negara, seperti TNI. Apalagi belakangan dikatakan TNI dituding melakukan makar.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Komisi XI DPR minta masyarakat hindari pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif. Tujuannya, menghindari maraknya pinjol ilegal jelang hari raya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita hormati kerja jurnalistik, tapi jurnalis tidak boleh memprovokasi untuk mengganggu kedaulatan negara kita. TNI kita sudah teruji loyalitasnya, sementara kita tidak tahu kejelasan orientasi si jurnalis bagi kebangsaan kita dan keberpihakannya pada Indonesia," tegas Jazuli.
Jazuli Juwaini mengingatkan berita jurnalistik investigatif harus ditulis berdasarkan informasi kredibel dan akurat. Sekaligus berdasarkan hasil wawancara narasumber juga kredibel. Dia juga meminta para jurnalis tidak hanya membuat sensasi apalagi dilandasi sentimen tertentu.
"Saya tegaskan, tidak boleh seorang jurnalis dengan mudah dan enteng membuat satu kesimpulan yan berpotensi mengadu domba antar lembaga negara apalagi TNI yang merupakan institusi yang sangat penting dalam membela dan menjaga kedaulatan NKRI," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaPada Juli 2023 misalnya, seorang jurnalis media asing yang meliput penambangan nikel di Halmahera Tengah menjadi korban intimidasi petugas keamanan perusahaan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaSebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers
Baca SelengkapnyaNarasi-narasi provokatif dapat memicu perpecahan harus dihindari terlebih di tahun politik.
Baca SelengkapnyaNinik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca SelengkapnyaCak Imin ikut mengomentari rencana RUU Penyiaran melarang jurnalisme investigasi
Baca SelengkapnyaPDIP meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons
Baca SelengkapnyaSapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPolemik RUU Penyiaran terus bergulir, ragam penolakan masih terus berdatangan
Baca Selengkapnya