Follow
Polemik TGUPP, Mendagri sebut setelah dilakukan pertemuan Anies kini paham
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Hadir juga dalam acara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.
Tjahjo menyinggung soal keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ala Anies-Sandi. Dia menegaskan jumlah TGUPP sepenuhnya hak Anies dan Kemendagri tak memiliki hak menetapkan jumlahnya.
"Itu hak seorang gubernur mau mengangkat timnya, TGUPP, mau satu, mau seratus, mau seribu. Silakan. Bahwa Kemendagri tidak punya kewenangan untuk melarang atau memotong jumlah, tidak," jelasnya kepada wartawan usai membuka Musrenbang RPJMD Pemprov DKI Jakarta 2017-2022 di Balai Kota, Rabu (26/12).
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Apa prinsip Anies untuk penetapan UMP? Anies menyampaikan, bila kenaikan UMP buruh tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan timbul ketimpangan.
-
Kenapa ada pembatasan jumlah pemilih per TPS Pilkada 2024? Penetapan batas ini tidak lain untuk memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan suara.
-
Siapa yang berhak memilih? KPU sudah menentukan siapa saja yang bisa menjadi pemilih dalam pemilu.hal itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut: 1. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
-
Apa yang diungkapkan Anies tentang klaim TKN? 'Ya tinggal dilihat besok malam,' kata Anies di Rest Area KM 14, Tangerang, Kamis (21/12/2023).
-
Siapa yang menentukan jumlah anggota PPK? Menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022, jumlah anggota PPK terdiri dari 7-9 orang yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan KPU setempat.
Hal yang disorot Mendagri hanya proses penganggaran tim tersebut. Tjahjo mengatakan telah membahas soal TGUPP ini bersama Anies Baswedan dan Sekda DKI Jakarta, Saefullah.
Hasil pertemuan itu ialah ada kesepahaman dari Pemprov DKI terkait apa yang sempat menjadi sorotan Mendagri mengenai penganggaran. "Intinya paham, itu saja," ujarnya.
Tjahjo meminta Anies maupun Sekda agar alokasi anggaran diubah. Di mana sebelumnya dianggarkan melalui APBD. Sementara pada era pemerintahan sebelumnya dianggarkan melalui dana operasional gubernur.
Tjahjo mengatakan, di sejumlah daerah anggaran untuk TGUPP dialokasikan melalui Bappeda dan anggaran pimpinan. Pihaknya mempersilakan anggaran untuk TGUPP diambil dari dana operasional gubernur atau dialokasikan melalui Bappeda.
Dia tidak ingin hasil evaluasi Mendagri terhadap APBD DKI Jakarta 2018 tak dilaksanakan karena dapat menimbulkan masalah ke depan. "Kita hanya menyamakan visi saja," ujarnya.
Pemprov DKI pada pemerintahan sebelumnya juga disebutkan telah menganggarkan TGUPP melalui Bappeda.
Evaluasi APBD 2018 belum final dilaksanakan Mendagri. Ia mengatakan akan ada pertemuan lanjutan antara Sekda DKI Jakarta bersama Dirjen Keuangan Daerah di Kemendagri.
"Evaluasi itu tidak semata-mata Kemendagri langsung memutuskan. Dasarnya Undang-Undang dan peraturan yang ada. Dalam proses evaluasi selalu Dirjen kami, Dirjen Keuangan Daerah melakukan finalisasi dengan Pak Sekda, dengan DPRD. Supaya jangan sampai yang sudah saya paraf di kemudian hari timbul masalah hukum," jelasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketika menjadi gubernur, Anies merekrut puluhan orang sebagai anggota TGUPP
Baca Selengkapnya
Juru bicara Sandiaga Denny H Suryo Prabowo meminta isu ordal di TGUPP Anies tidak perlu diperpanjang lagi supaya tidak semakin gaduh.
Baca Selengkapnya
Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.
Baca Selengkapnya
Dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,
Baca Selengkapnya
Keberadaan TGUPP di Pemprov DKI Jakarta juga sempat menjadi perdebatan.
Baca Selengkapnya
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca Selengkapnya
Aria Bima juga percaya bahwa Pemilu akan berjalan dua putaran.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Adanya 103 TPS lokasi khusus tersebut berpotensi membuat proses pemilihan tidak memenuhi asas bebas dan rahasia dalam prinsip luber jurdil.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.
Baca Selengkapnya
Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
Baca Selengkapnya