Polisi Awasi Kelompok Teroris Coba 'Bermain' saat Putusan MK
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang menyatakan kurang lebih ada 30 teroris akan datang ke Jakarta menjelang pembacaan hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2019. Polisi masih memantau perkembangan terkait isu tersebut.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan beberapa satuan di Kepolisian terus melakukan pemetaan terkait kelompok tersebut. Namun ia menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pemetaan terhadap jaringan JAD yang terafiliasi dengan kelompok ISIS.
"Untuk perkembangan terbaru masih dimonitor, artinya bahwa dari Densus 88, kemudian Satgas Antiteror dan radikalisme yang ada di Polda-Polda, PMJ, Jabar, Banten, Jawa serta di Lampung sudah melakukan monitoring berdasarkan mapping dari jaringan tersebut," kata Dedi di Kantor Divisi Humas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/6).
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang hadir dalam diskusi tentang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Hadir juga Guru Besar Bidang Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
-
Apa yang ditemukan Kapolri saat evaluasi mudik 2024? 'Baru saja kita mendengarkan presentasi terkait dengan evaluasi sementara berkenaan arus mudik di tahun 2024,' kata Sigit kepada awak media, Selasa (9/4). Semisal untuk pelaksanaan arus mudik di jalur tol mulai dari empat gerbang tol utama di KM50 sampai dengan KM Kalikangkung. Ditemukan peningkatan arus kendaraan dan bergesernya waktu puncak arus mudik satu hari lebih cepat dari tahun 2023.'
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Dimana sidang MK tentang sengketa Pilpres? Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sengketa Pilpres 2024, akan memasuki hari ketujuh, Jumat (5/4).
-
Di mana sidang pembacaan putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024? 'Ada dua putusan. Digabung di ruang sidang yang sama dalam satu majelis yang sama,' kata Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono kepada wartawan, Jumat, 19 April.
"Baik jaringan JAD sebagai bentuk jaringan organisasi teroris yang terstruktur maupun jaringan-jaringan yang sifatnya simpatisan seperti kejadian di Solo itu adalah orang-orang yang secara individu berafiliasi atau membai'atkan diri sebagai lone wolf. Itu terus kita monitor, langkah-langkah seperti itu kita antisipasi secara maksimal," tambahnya.
Menurut Dedi, apabila hasil pemetaan Densus 88 menemukan adanya hal sebagaimana yang disampaikan Moeldoko, maka mengacu pada undang-undang yang berlaku pihak kepolisian akan melakukan penangkapan di tempat.
"Apabila dari Densus 88 menemukan bahwa secara terstruktur akan melakukan aksinya, kemudian secara individu juga akan melakukan aksinya, maka ada UU Nomor 5 Tahun 2018. Artinya dari Densus 88 bersama Satgas akan melakukan tindakan preventif strike untuk melakukan mitigasi dan pencegahan secara maksimal agar aksi itu tidak terjadi di masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada jaringan teroris yang akan menyusup dalam aksi massa menyikapi putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 27 Juni 2019. Moeldoko telah mengetahui dan memetakan jaringan tersebut.
"Ada dari jaringan teroris juga ikut main. Sudah saya petakan," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (26/6).
"Ada kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri, ada kurang lebih 30 orang, sudah masuk ke jakarta. Kita sudah liat itu, sudah kenali mereka," tegasnya.
Meski mengaku sudah mengetahui, namun Moeldoko enggan mengungkapkan identitas jaringan teroris yang dimaksud. Mantan Panglima TNI ini hanya meminta masyarakat tak khawatir adanya aksi besok. Sebab aparat penegak hukum telah melakukan antisipasi dengan menurunkan 40.000 personel gabungan TNI-Polri.
"Keamanan nasional saya pikir masih terkendali dengan baik. Kekuatan TNI-Polri cukup besar ada 40.000. kekuatan demo 2.500-3.000. Jadi tidak usah khawatir kalau terjadi sesuatu tinggal diambil," ujarnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses pengamanan di Gedung MK pada kegiatan tersebut.
Baca SelengkapnyaSesuai agenda dijadwalkan, Fajar memastikan sidang pleno pengucapan putusan akan dimulai pukul 16.00 Wib.
Baca SelengkapnyaSebanyak 2.149 personel Polda Metro Jaya diturunkan mengamankan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan sekitarnya.
Baca Selengkapnya"Dampak perang Israel-Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel yang terafiliasi dengan teroris,
Baca SelengkapnyaSigit menyebut bahwa ada kelompok yang terafiliasi dengan teroris menumpang aksi saat terjadi perbedaan pendapa
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi usai pemungutan suara dan penetapan hasil suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKubu 01 dan 03 menggelar aksi salat dzuhur berjemaah d tengah jalan di depan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnyasimulasi dilakukan untuk memberikan gambaran kesiapan personel dalam menghadapi berbagai situasi
Baca SelengkapnyaPengerahkan pasukan pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi kedatangan massa demonstran di tengah pembacaan putusan etik terhadap 9 hakim MK.
Baca SelengkapnyaSebanyak ribuan personel dikerahkan termasuk tim K-9 dari Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri.
Baca Selengkapnya