Polisikan PSI, Bawaslu dinilai langgar kode etik

Merdeka.com - Bawaslu dinilai arogan karena melaporkan dua orang pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Polri. Sekalipun laporan tersebut sebagai tindak lanjut temuan Bawaslu dan pembahasan di sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) terkait munculnya iklan PSI sebelum masa kampanye dimulai.

Direktur Institute For Transformation Studies (INTRANS) Andi Saiful Haq mengatakan, Bawaslu semestinya secara etik harus menjaga kehormatan dirinya untuk tidak melakukan tindakan yang mencederai prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pelaksanaan Pemilu.

"Pernyataan untuk segera menetapkan status tersangka terhadap sebuah institusi partai politik adalah tindakan tidak terpuji, Bawaslu bahkan belum memberikan hak sanggah kepada Sekjen PSI atas keputusan Bawaslu tersebut. Bawaslu menegaskan peran KPU dan lebih lagi tidak memberi ruang pada satu partai untuk melakukan sanggahan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," katanya saat dihubungi, Jumat (18/5).

Dia menilai, keputusan Bawaslu terkesan arogan, terlebih lagi yang dipidanakan oleh Bawaslu adalah Sekjen dan Wasekjen sebuah partai politik baru. Bawaslu jelas dan terang telah melanggar prinsip adil dan proporsional.

Sementara, Andi menyayangkan, tak ditindaklanjutinya laporan terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh partai politik lainnya. Sebelumnya, Indonesia Election Watch melaporkan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh 11 partai politik.

"Ini sangat berbeda dengan tindakan Bawaslu memanggil DPP PSI, hanya berselang 3 (tiga) hari setelah PSI merilis Polling mengenai calon menteri yang pantas mendampingi Joko Widodo di periode kedua sebagai Presiden," terangnya.

Dia mengingatkan, polling atau jajak pendapat juga memiliki tujuan untuk menyehatkan demokrasi. Model partisipatif dalam menyerap aspirasi masyarakat dianggap sebagai kekuatan metode polling.

Andi menilai, dalam kasus polling yang dilakukan PSI, unsur kampanye tidak terpenuhi. Alasannya karena tidak terkandung ajakan untuk memilih, atau pembentukan citra partai politik atau Joko Widodo didalam polling tersebut.

"Bawaslu jelas dan terang melanggar prinsip adil dan proporsional dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Karena tidak adil dan tidak proporsional tentunya kemudian juga melanggar prinsip professional dalam kode etik penyelenggara Pemilu. Tindakan Bawaslu yang terkesan hanya berani kepada partai politik baru, dengan mengabaikan laporan masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, iklan partai yang dipimpin Grace Natalie itu muncul di beberapa media cetak nasional dan daerah pada 23 April 2018. Iklan menampilkan identitas partai seperti lambang partai dan nomor urut peserta pemilu. Selain itu, ditampilkan juga foto Jokowi. Serta hasil survei partai dengan judul 'Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo' yang berisi nama dan foto calon cawapres juga calon menteri periode 2019-2024.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, PSI melanggar Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan ini masuk dalam ranah hukum pidana Pemilu.

"Kemarin, tanggal 16 sudah final. Kesimpulan atas tindakan PSI diduga ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, khususnya kualifikasi kampanye di luar jadwal 492 UU pemilu. Ini sudah memenuhi ayat 35," kata Abhan.