Politik uang bentuk kebodohan dan kedunguan calon kepala daerah

Merdeka.com - Sehari menjelang Pilkada serentak, sejumlah mahasiswa di Solo, melakukan aksi demonstrasi, di depan Pasar Gede. Para mahasiswa yang sebagian mengenakan jaket almamater UNS (Universitas Sebelas Maret) ini membawa 3 buah poster yang bertuliskan 'lawan', 'politik', 'uang'.

Ketiga poster yang dibentangkan tersebut jika disambung menjadi kalimat 'lawan politik uang'. Dalam aksi tersebut para mahasiswa juga mengenakan masker berwarna biru sebagai pertanda aksi bisa. Sementara dua mahasiswa lainnya duduk di bawah sambil memegangi beberapa lembar uang kertas. Selama lebih dari setengah jam mereka tak mengeluarkan sepatah kata pun.

"Ini salah satu bentuk keresahan kami, karena kita melihat jelas, juga laporan dari jaringan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) di beberapa daerah, Lampung dan lainnya, bahwa politik uang itu sampai saat ini terus terjadi. Ini menjadi kewajiban kita bersama untuk menggelorakan bahwa kita akan terus menolak politik uang," ujar Nouval Aburrahman, koordinator aksi.

Nouval menilai, politik uang sebagai bentuk kebodohan dan kedunguan dari seorang calon. Karena menutupi akan ketidakmampuannya meyakinkan masyarakat akan gagasan yang dibawa. Sehingga calon tersebut memilih jalan untuk melakukan politik uang. Sebaliknya jika calon tersebut mampu menyampaikan gagasannya, tak perlu melakukan politik uang.

"Inti politik itu adalah menggunakan nalar, bukan dengan uang. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Maka sekali lagi kami menolak politik uang, karena itu menghilangkan inti politik itu sendiri, yaitu menggunakan akal yang sehat," tandasnya.

Nauval menambahkan, indikasi adanya politik yang sudah tercium di berbagai daerah. Bahkan sudah terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya. Sehingga aksi dan sikap tegas untuk menolak politik uang, harus digelorakan mulai sekarang. Menurutnya, harus ada orang yang dengan tegas menolak adanya pilitik uang.

"Harus ada orang yang dengan tegas berani menilai. Jangan kemudian kita mau menerima uangnya tapi kemudian kita pilih calon yang lain. Itu juga saya kira tidak benar," katanya.

Kepada Bawaslu ia juga meminta agar menerima itikad baik masyarakat yang melaporkan adanya politik uang di sekitarnya. BEM UNS, lanjut dia, juga menerima laporan dari masyarakat jika ada politik uang yang terjadi menjelang pilkada, baik Pemilihan Gubernur maupun pimpinan daerah lainnya.