Politikus PDIP sarankan Sudjadnan minta Menlu bukan Megawati
Merdeka.com - Nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencuat dan santer dipersoalkan di lingkungan KPK. Mantan Sekjen Kemenlu meminta Megawati untuk hadir ke KPK dalam rangka memberikan kesaksian meringankan terhadap dirinya atas kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 2004-2005.
Permintaan tersangka dugaan korupsi anggaran Setjen Kemenlu 2004-2005, Sudjadnan Parnohadiningrat, kepada KPK untuk menghadirkan Megawati Soekarnoputri , ditanggapi santai oleh politikus PDIP. Salah satunya, TB Hasanuddin , yang justru menyarankan Sudjadnan mencari saksi meringankan yang lebih tepat.
"Kalau mau meminta saksi apakah itu meringankan sebaiknya ke Bapak Menlu saat itu," ujar Hasanuddin, yang menjabat Sekretaris Militer pada era Presiden Megawati, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa saja yang bersaksi di sidang MK? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
-
Siapa yang dipersilakan MK untuk menyampaikan kesimpulan? Selama RPH berlangsung, ia mempersilakan apabila terdapat pihak yang ingin menyampaikan kesimpulan dalam bagian penanganan PHPU Pilpres 2024.
-
Siapa yang meminta pendukung rekam bukti kecurangan? Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta jajaran pendukung paslon nomor tiga untuk merekam segala bentuk kecurangan yang ditemukan selama Pilpres 2024.
-
Bagaimana Kapolri M. Hasan menanggapi Petisi 13? Petisi tersebut akhirnya ditutup setelah M. Hasan berhasil bertanggung jawab atas ulah oknum anggota kepolisian. Ia pun meminta untuk menindak tegas terhadap oknum yang ingin menjatuhkan citra Kepolisian di mata masyarakat.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Wakil Ketua Komis I DPR ini menjelaskan, mekanisme instruksi presiden tidaklah melibatkan Sekjen. "Prosedur presiden tidak seperti itu," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Mantan Sekjen Kemenlu, Sudjadnan Parnohadiningrat meminta KPK untuk menghadirkan Megawati Soekarnoputri sebagai saksi meringankan dalam kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 2004-2005.
Sudjadnan mengatakan, Megawati selaku presiden saat itu meminta Kemenlu melaksanakan kongres internasional sebanyak mungkin.
"Bu Mega itu memerintahkan saya, Oktober 2003, untuk dilaksanakan penyelenggaraan konferensi internasional di Indonesia sebanyak mungkin, sesering mungkin," kata Sudjadnan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/2) kemarin.
Sudjadnan menjelaskan, pelaksanaan konferensi internasional saat itu bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata internasional yang saat itu sedang terpuruk. Sudjadnan mengaku hanya menjadi korban dalam kasus ini.
"Ada kawan-kawan yang datang ke Bu Mega. Bu gimana, sih, kenapa seorang Sudjadnan bisa jadi korban," kata Sudjadnan menirukan perkataan temannya itu kepada Mega.
Wakil Presiden RI periode 2004-2009, Jusuf Kalla, telah diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Sudjadnan. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
udung berharap Budi Gunawan selaku kepala BIN bisa netral dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaDalam kesaksiannya yang berapi-api, dia meminta hakim tidak banyak pertanyaan.
Baca SelengkapnyaAntara Megawati dan Sri Sultan memiliki persamaan sikap kenegarawanan.
Baca SelengkapnyaSelain meminta Sigit tak lagi ‘bermain’ di Pilkada 2024, Megawati ingin berpesan kepada pucuk tertinggi Korps Bhayangkara itu untuk insaf.
Baca SelengkapnyaJokowi tak membantah dirinya meminta Sri Sultan HB X untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Jokowi meminta Sultan HB X menjadi mediator agar dirinya bertemu dengan Megawati.
Baca SelengkapnyaOleh sebab itu, jika Hasto ditangkap pihak kepolisian maka dirinya akan langsung datangi Listyo Sigit.
Baca SelengkapnyaMegawati pun mengkritik soal aturan yang diubah semaunya sendiri.
Baca SelengkapnyaKehadiran itu jika hakim nantinya meminta untuk hadir sebagai saksi dalam sidang perkara PHPU Pilpres
Baca SelengkapnyaSri Sultan Hamengku Buwono X mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati.
Baca SelengkapnyaTodung Mulya Lubis mengusulkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dihadirkan untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaBudiman baru saja menyatakan dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya