Politisi minta fasilitas saat pelesir, ini kata Ketua MPR
Merdeka.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menanggapi bahwa dua politisi yang minta fasilitas saat pelesir ke luar negeri tidaklah pantas. Zulkifli mengatakan bahwa seharusnya pejabat hanyalah mengabdi kepada masyarakat.
"Jangan disorientasi. Bupati, walikota, gubernur, presiden, DPR. DPR Itu kan menjalankan kedaulatan rakyat. Tugasnya cuma satu, melayani rakyat, melayani negara lebih baik," ucapnya saat di Car Free Day, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/4).
"Itu jangan sampai disorientasi, itu mengkhianati cita-cita rakyat, dipilih rakyat untuk mewakili mereka, melayani mereka," tambahnya.
-
Siapa yang mendampingi Zulkifli Hasan? Dalam peninjauan, Mendag Zulhas didampingi Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto, Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah dan jajarannya serta Anggota DPR RI Dapil NTB Muhammad Syafruddin. Turut hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemendag Ani Mulyati.
-
Mengapa Zulkifli Hasan mendukung UMKM? 'UMKM menopang masa depan ekonomi Indonesia, kenapa? Karena 64% bisnis di Indonesia berasal dari UMKM, Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju.' jelas Zulhas.
-
Siapa yang perlu dihormati? Jika Anda harus menempatkan seseorang sebagai tumpuan, maka tempatkanlah guru. Mereka adalah pahlawan masyarakat.
-
Siapa yang menemui Mendag Zulkifli Hasan? Tony Blair berkunjung ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk diskusi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Jumat (21/7).
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Siapa pemimpin tertinggi di Malaysia? Kekuasaan tertinggi di negara Malaysia dipegang oleh seorang raja yang bergelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongkan, dipilih oleh 9 sultan melayu dan menjabat selama 5 tahun.
Dua hari terakhir, publik di dalam negeri geram dengan ulah tak pantas dari para politisi yang mengaku sebagai wakil rakyat. Selain kasus suap yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Sanusi, dua politisi lain berulah dengan meminta fasilitas ketika hendak berlibur ke luar negeri.
Pertama, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura, Wahyu Dewanto Suripman yang terang-terangan meminta Kementerian Luar Negeri memberikan fasilitas saat dia dan keluarganya berlibur ke Australia. Dalam surat itu Wahyu mengaku sebagai kolega Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi. Surat permintaan fasilitas itu menggunakan kop Kementerian PAN RB dengan tanda tangan Sekretaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji, tertanggal 22 Maret 2016. Wahyu meminta fasilitas untuk keberangkatan 24 Maret 2016 hingga 2 April 2016, bersama keluarga.
Fasilitas yang diminta berupa akomodasi dan transportasi selama di Australia. Namun tidak dijelaskan nominalnya. Dalam surat itu, tembusan juga ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Australia di Canberra dan Konsul Jendral RI di Sydney.
Cerita lain datang dari politisi Partai Gerindra Rachel Maryam. lagi-lagi, permintaan fasilitas itu terungkap dari bocornya surat dari Rachel Maryam kepada Duta Besar RI untuk Prancis. Dalam surat tersebut, Rachel mengirimkan rencana perjalanannya. Dia bepergian bersama enam orang anggota keluarga.
Rachel tiba di Paris tanggal 21 Maret 2016 dengan pesawat dari Dubai. Dia mengaku akan menginap di Hotel Bradford Elysees Paris. "Saya mengharapkan bantuan saudara untuk dapat memberikan bantuan penjemputan di bandara (kedatangan), transportasi lokal selama di Paris dan pengantaran ke stasiun kereta dalam rangka kunjungan tersebut," tulisnya dalam surat tersebut.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca SelengkapnyaKapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan arahan kepada bintara dan tamtama Polri agar tidak memiliki sifat adigang, adigung, adiguna.
Baca SelengkapnyaSaat ini rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaPrabowo menggelar sidang ini sebelum ia dinas ke luar negeri.
Baca Selengkapnya"Kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out!," kata Megawati
Baca SelengkapnyaMomen Jenderal Polri mengingatkan anak buahnya untuk mengabdi pada masyarakat.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaMasyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket
Baca SelengkapnyaYasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto merespons pernyataan Mahfud MD soal menteri pakai fasilitas negara untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan, setiap pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Bukan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kerabat.
Baca SelengkapnyaMK memperjelas aturan syarat gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil, serta pejabat negara dan pejabat daerah untuk bisa ikut dalam kampanye.
Baca Selengkapnya