Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi minta fasilitas saat pelesir, ini kata Ketua MPR

Politisi minta fasilitas saat pelesir, ini kata Ketua MPR Zulkifli Hasan. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menanggapi bahwa dua politisi yang minta fasilitas saat pelesir ke luar negeri tidaklah pantas. Zulkifli mengatakan bahwa seharusnya pejabat hanyalah mengabdi kepada masyarakat.

"Jangan disorientasi. Bupati, walikota, gubernur, presiden, DPR. DPR Itu kan menjalankan kedaulatan rakyat. Tugasnya cuma satu, melayani rakyat, melayani negara lebih baik," ucapnya saat di Car Free Day, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/4).

"Itu jangan sampai disorientasi, itu mengkhianati cita-cita rakyat, dipilih rakyat untuk mewakili mereka, melayani mereka," tambahnya.

Dua hari terakhir, publik di dalam negeri geram dengan ulah tak pantas dari para politisi yang mengaku sebagai wakil rakyat. Selain kasus suap yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Sanusi, dua politisi lain berulah dengan meminta fasilitas ketika hendak berlibur ke luar negeri.

Pertama, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura, Wahyu Dewanto Suripman yang terang-terangan meminta Kementerian Luar Negeri memberikan fasilitas saat dia dan keluarganya berlibur ke Australia. Dalam surat itu Wahyu mengaku sebagai kolega Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi. Surat permintaan fasilitas itu menggunakan kop Kementerian PAN RB dengan tanda tangan Sekretaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji, tertanggal 22 Maret 2016. Wahyu meminta fasilitas untuk keberangkatan 24 Maret 2016 hingga 2 April 2016, bersama keluarga.

Fasilitas yang diminta berupa akomodasi dan transportasi selama di Australia. Namun tidak dijelaskan nominalnya. Dalam surat itu, tembusan juga ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Australia di Canberra dan Konsul Jendral RI di Sydney.

Cerita lain datang dari politisi Partai Gerindra Rachel Maryam. lagi-lagi, permintaan fasilitas itu terungkap dari bocornya surat dari Rachel Maryam kepada Duta Besar RI untuk Prancis. Dalam surat tersebut, Rachel mengirimkan rencana perjalanannya. Dia bepergian bersama enam orang anggota keluarga.

Rachel tiba di Paris tanggal 21 Maret 2016 dengan pesawat dari Dubai. Dia mengaku akan menginap di Hotel Bradford Elysees Paris. "Saya mengharapkan bantuan saudara untuk dapat memberikan bantuan penjemputan di bandara (kedatangan), transportasi lokal selama di Paris dan pengantaran ke stasiun kereta dalam rangka kunjungan tersebut," tulisnya dalam surat tersebut.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik

Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye

Baca Selengkapnya
Arahan Jenderal Polisi Jebolan Non Akpol ke Bintara dan Tamtama: Hindari Mental Adigang, Adigung
Arahan Jenderal Polisi Jebolan Non Akpol ke Bintara dan Tamtama: Hindari Mental Adigang, Adigung

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan arahan kepada bintara dan tamtama Polri agar tidak memiliki sifat adigang, adigung, adiguna.

Baca Selengkapnya
PKS soal Jokowi Izinkan Menteri Maju Pilpres: Silakan Aja, Rakyat Sudah Capek
PKS soal Jokowi Izinkan Menteri Maju Pilpres: Silakan Aja, Rakyat Sudah Capek

Saat ini rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan.

Baca Selengkapnya
Pesan Prabowo ke Jajaran Menteri: Jangan Ragu Telepon Saya!
Pesan Prabowo ke Jajaran Menteri: Jangan Ragu Telepon Saya!

Prabowo menggelar sidang ini sebelum ia dinas ke luar negeri.

Baca Selengkapnya
Megawati: PDIP Mau Saya Jadikan Partai Pelopor, Kamu Tak Bekerja untuk Rakyat Out!
Megawati: PDIP Mau Saya Jadikan Partai Pelopor, Kamu Tak Bekerja untuk Rakyat Out!

"Kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out!," kata Megawati

Baca Selengkapnya
Jenderal Polri ke Anak Buah: Kita Digaji oleh Masyarakat, Masyarakat Adalah Majikan Kita
Jenderal Polri ke Anak Buah: Kita Digaji oleh Masyarakat, Masyarakat Adalah Majikan Kita

Momen Jenderal Polri mengingatkan anak buahnya untuk mengabdi pada masyarakat.

Baca Selengkapnya
Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung
Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung

lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: Jangan Seret Masyarakat ke Arus Politik Konfrontatif
Muhammadiyah: Jangan Seret Masyarakat ke Arus Politik Konfrontatif

Masyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket

Baca Selengkapnya
Menkumham: Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik
Menkumham: Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

Yasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan.

Baca Selengkapnya
Airlangga Minta Mahfud Buka Menteri Pakai Fasilitas Negara untuk Kampanye: Harus Jelas Siapa?
Airlangga Minta Mahfud Buka Menteri Pakai Fasilitas Negara untuk Kampanye: Harus Jelas Siapa?

Airlangga Hartarto merespons pernyataan Mahfud MD soal menteri pakai fasilitas negara untuk kampanye.

Baca Selengkapnya
Di Depan Jokowi, Presiden Prabowo Pidato Perdana Singgung Pemimpin Bekerja untuk Kerabat
Di Depan Jokowi, Presiden Prabowo Pidato Perdana Singgung Pemimpin Bekerja untuk Kerabat

Prabowo mengatakan, setiap pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Bukan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kerabat.

Baca Selengkapnya
Putusan MK: Pejabat Boleh Ikut Kampanye Asalkan Cuti dan Dilarang Pakai Fasilitas Negara
Putusan MK: Pejabat Boleh Ikut Kampanye Asalkan Cuti dan Dilarang Pakai Fasilitas Negara

MK memperjelas aturan syarat gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil, serta pejabat negara dan pejabat daerah untuk bisa ikut dalam kampanye.

Baca Selengkapnya