Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tangkap Pembuat e-KTP Palsu

Merdeka.com - Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) palsu. Salah seorang pelaku berinisial MR, diringkus.

Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP David Kanitero menyampaikan, MR telah mencetak ratusan keping e-KTP palsu selama kurang lebih satu tahun beroperasi.

"e-KTP palsu yang diproduksi kurang lebih 225 unit," ujar David dalam keterangan tertulis, Minggu (21/3).

David menerangkan, e-KTP buatan MR dijual dengan harga Rp200.000 - 300.000. Sebagian besar pembelinya adalah pelaku kejahatan.

David menjelaskan, pemalsuan e-KTP yang dilakukan MR terbongkar setelah Polisi mempelajari informasi dari masyarakat terkait pengurusan izin pengeluaran barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kami mendapatkan aduan dari masyarakat di Pelabuhan Tanjung Priok bahwa banyak oknum yang mengurus pengeluaran barang menggunakan e-KTP Palsu, kemudian Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendalami dan berhasil mengungkap sosok MR," papar dia.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis Aryana menerangkan, e-KTP Palsu diminati oleh penjahat. Mereka biasa menggunakan untuk menyewa mobil atau mengajukan pinjaman.

"Pelaku menyewa mobil menggunakan jaminan e-KTP palsu kemudian mobil dibawa kabur atau untuk pengajuan pinjaman simpan pinjam yang berujung pada tidak dikembalikan pinjaman tersebut," ujar dia.

Tak cuma itu, bisa juga dipergunakan untuk melamar pekerjaan, dan pengurusan jasa kepabeanan dengan surat kuasa yang dilampirkan e-KTP palsu.

"Banyak modus lain menggunakan e-KTP palsu," ujar dia.

Polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuat e-KTP Palsu. Aparat kepolisian tidak segan memproses secara hukum para pelaku yang membuat dokumen palsu.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, MR dijerat Pasal 96A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com