Follow
Polri klaim Satgas Money Politic cegah niat culas calon pejabat buat balik modal
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Satgas Money Politic. Pembentukan satgas diklaim salah satu persiapan Polri jelang Pilkada Serentak 2018. Satgas Money Politic disebut-sebut berbeda dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan momentum Pilkada merupakan masa terbilang rawan bagi calon kepala daerah untuk menghambur-hamburkan uang dengan tujuan terpilih menjadi orang nomor satu di suatu daerah.
"Ini sistem dimana calon kepala daerah keluarkan uang cukup banyak. Dari gajinya aja selama lima tahun pasti enggak balik," ujar Setyo kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (4/1).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Apa arti dari Pilkada? Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tahapannya Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa yang menjadi ciri utama Pilkada di Indonesia? Pilkada langsung memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung, memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah terhadap konstituen mereka.
Praktis, uang yang dikeluarkan dalam pesta demokrasi nantinya harus kembali lagi dalam jumlah yang sama maupun lebih. Atau biasa disebut balik modal.
"Ditengarai pasti ingin kembalikan modal dengan cara enggak benar. Sistemnya ini mesti dicegah. Supaya enggak berlangsung money politic. Represif untuk preventif. Dengan ini ditangkep maka yang lain akan memberi efek deteren," tegasnya.
Namun, hingga kini Polri masih merancang jumlah personel satgas yang dibutuhkan. Polri juga berharap mampu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Diharapkan akan kerjasama dengan KPK karena KPK memiliki keterbatasan siapa saja yang ditangani KPK, Polri enggak. Siapapun," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RekomendasiSekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mendengar kabar upaya mengusung calon tunggal yang kaya raya dalam Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
PDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mendengar kabar upaya mengusung calon tunggal yang kaya raya dalam Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya upaya mengganjal bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, namun upaya serupa juga dialami partai-partai politik lain.
Baca Selengkapnya
Menurut Saldi, pembagian bansos tersebut nantinya dapat menjadi celah hukum untuk dapat memenangkan salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca Selengkapnya
Tidak lupa Karyoto juga meminta kepada warga untuk saling mengawasi keluarganya.
Baca Selengkapnya
Saldi Isra akui ada politisasi bansos di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Hasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.
Baca Selengkapnya
Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca Selengkapnya