Polri minta tambahan Rp 44,4 triliun untuk anggaran kerja 2019
Merdeka.com - Kepolisian Republik Indonesia mengajukan dana penambahan anggaran kerja tahun 2019 sebesar Rp 44,4 triliun. Jumlah anggaran itu disampaikan Asrena Polri Irjen Gatot Eddy Pramono dalam rapat Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9).
"Sekarang kita mengajukan anggaran tambahan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal itu jumlahnya kurang lebih Rp 44,4 triliun," ungkap Gatot.
Pagu indikatif Polri awalnya sebesar Rp 95 triliun. Kemudian turun menjadi Rp 76,2 triliun sehingga total anggaran yang diajukan kali ini sebesar Rp 120,6 triliun.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa DPR mendukung Atase Kepolisian? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
Anggaran itu, juga termasuk untuk alokasi pengamanan pemilu sebesar Rp 2,3 triliun. Setelah sebelumnya diajukan sebesar Rp 5 triliun.
"Ya itu untuk kegiatan pemilu. Usulan kita kan Rp 5 triliun, kemudian dalam pagu anggaran kita itu diajukan Rp 2,3 triliun," ujarnya.
"Ya kita sudah exercise, kita sudah berhitung bersama dengan Asops itu jumlahnya 5 Triliun makanya kita mengajukan tambahan," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca SelengkapnyaRapat ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.
Baca SelengkapnyaBenny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara, mengenai kenaikan gaji polisi yang naik 8 persen tahun depan.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara, mengenai kenaikan gaji polisi yang naik 8 persen tahun depan.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara, mengenai kenaikan gaji polisi yang naik 8 persen tahun depan.
Baca Selengkapnya