PPATK Siap Bantu Kejagung Telusuri Aliran Dana Tersangka Kasus Jiwasraya

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kejaksaan Agung sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus Jiwasraya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap membantu menyelidiki aliran dana dari kasus tersebut.

"Jadi pada prinsipnya, PPATK akan mendukung khususnya pada follow the money dari aliran dana transaksinya saja," kata Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (21/1).

Tidak hanya pada lima tersangka, PPATK juga akan menelusuri kemungkinan aliran dana ke beberapa korporasi dan instansi pelat merah. Apakah hasil penelusuran bakal menetapkan tersangka baru, menurutnya hal itu menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.

Orang lain juga bertanya?

"Tidak hanya lima orang itu, jadi kita melihat dari keseluruhan. Baik korporasi maupun individunya," kata Kiagus.

Seperti apa hasil penelusuran PPATK, Kiagus menegaskan akan pihak Kejagung lah yang mengungkapnya.

"Kami sedang proses dan hasilnya. Kami sampaikan kepada penegak hukum. Konfirmasi ke Kejaksaan (Agung)," ungkap Kiagus.

Panja Jiwasraya Dibentuk

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja industri jasa keuangan di Tanah Air. Panja dilakukan dengan prioritas pembahasan atas permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Dito mengatakan, Komisi XI merasa prihatin dengan kondisi industri jasa keuangan saat ini. Menurutnya, permasalahan yang terjadi dengan industri jasa keuangan saat ini sudah mengkhawatirkan.

"Menyikapi kondisi tersebut, Komisi XI DPR RI dalam Rapat Internal pada tanggal 20 Januari 2020 telah menyepakati untuk membentuk Panitia Kerja Pengawasan Kinerja," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto di Komisi XI, Jakarta, Selasa (21/1).

Dengan terbentuknya panja ini, diharapkan dapat memetakan masalah dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah yang ada. Sehingga nasabah tidak dirugikan, korporasi akan dikelola dengan baik, pengawasan akan berjalan dengan efektif.

"Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan tetap terjaga dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

(mdk/lia)