PPKM Diperpanjang, DPR Nilai Keputusan Terbaik tapi Tak Menyenangkan Banyak Pihak
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengatakan, keputusan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 bukan keputusan yang menyenangkan banyak pihak. Namun, keputusan ini yang terbaik untuk menjaga keselamatan bersama.
"Kesimpulannya adalah memang keputusan ini mungkin tentu tidak menyenangkan banyak pihak tapi ini keputusan yang terbaik, keputusan untuk menjaga keselamatan kita bersama," ujar Melki kepada wartawan, Selasa (3/8).
Politikus Golkar ini mengatakan, jika kondisi semakin baik maka PPKM level 4 bisa diturunkan menjadi level 3. Khususnya untuk wilayah Jawa-Bali.
-
Apa harapan Kemnaker untuk BPVP Belitung? 'Usia 4 tahun BPVP Belitung ini adalah usia yang sangat muda. Namun demikian, kami berharap BPVP Belitung menjadi tempat bagi SDM khususnya yang ada di Pulau Belitung ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau juga di tempat lain yang ingin meningkatkan keterampilan, meningkatkan kompetensinya yang itu sangat diharapkan menjadi modal untuk bisa bersaing dalam pasar kerja yang sangat ketat,' ucap Sekjen Anwar.
-
Apa keyakinan Prabowo soal PKB? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Bagaimana Gus Ipul menilai PKB? Keras! Ulama NU Gus Ipul Blak blakan Cak Imin & PKB Tak Naikkan Pamor Anies
-
Bagaimana Prabowo ingin tingkatkan BPJS Kesehatan? 'BPJS Kesehatan juga perlu disehatkan agar tidak merugi, caranya adalah meningkatkan cukai dari tembakau.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Dan yang pasti kalo kondisi semakin baik, dan PPKM level 4 akan diturunkan ke level 3 terutama daerah Jawa dan Bali," ujarnya.
Sebaliknya, daerah di luar Jawa-Bali saat ini kasus Covid-19 sedang meningkat.
Melki mengingatkan supaya fokus untuk mengedepankan kesehatan dengan baik dan kapasitas pelayanan kesehatan bergerak dengan baik. Serta tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan dan diberikan insentif tepat waktu.
"Kemudian alat pelindung diri yang baik, dan juga obat, dan alkes seperti oksigen juga tersedia, sehingga membuat angka kematian yang relatif tinggi ini dapat kita turunkan dalam waktu ke depan ini," ujarnya.
Melki mengatakan, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo parameter telah menunjukkan kondisi beranjak membaik meski belum sepenuhnya. Angka kasus mulai menurun, kesembuhan tinggi dan pasien di rumah sakit sudah turun. Namun angka kematian masih menjadi perhatian
"Tapi yang pasti bahwa angka kematian ini yang harus jadi perhatian ke depan, sehingga memang memperkuat fasilitas terkait kesehatan dan juga berbagai kebutuhan obat, oksigen di rumah sakit dan tempat penanganan kesehatan menjadi penting untuk bisa menekan angka kematian yang masih belum sepenuhnya bisa dikendalikan ini," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Terhitung sejak 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021.
"Pemerintah memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3-9 Agustus di beberapa kab/kota tertentu, dengan penyesuaian dan mobilitas kondisi masing-masing daerah," ungkap Jokowi dalam konferensi pers, Senin (2/8).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemungkinan itu terbuka tentunya menyikapi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) memutuskan pengusungan Calon Kepala Daerah tidak lagi bergantung jumlah kursi DPRD.
Baca SelengkapnyaMardiono tetap optimis masih banyak ruang bagi PPP untuk berjuang. Termasuk ruang hukum dan politik.
Baca SelengkapnyaGolkar akan duduk bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas hasil putusan MK tersebut.
Baca SelengkapnyaDeddy menilai, sebelum adanya putusan MK ini ada upaya-upaya serius dengan mengumpulkan kotak kosong sebanyak-banyaknya jelang pilkada serentak.
Baca Selengkapnya"Terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” kata Mega
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaPerubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Baca SelengkapnyaSaid berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK tersebut karena pelaksanaan Pilkada akan segera dimulai akhir Agustus.
Baca Selengkapnya