Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP Siap Beri Bantuan Hukum untuk Ade Yasin usai Ditangkap KPK dan Jadi Tersangka

PPP Siap Beri Bantuan Hukum untuk Ade Yasin usai Ditangkap KPK dan Jadi Tersangka Momen KPK Saat Tahan Bupati Bogor Ade Yasin. ©2022 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) mempersiapkan bantuan pendampingan hukum jika diperlukan untuk Bupati Bogor Ade Yasin yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap.

"Bidang hukum DPP PPP telah berdiskusi untuk menyiapkan bantuan hukum bagi Ade Yasin, jika dibutuhkan," kata Ketua Bidang Hukum DPP PPP Andi Surya saat dihubungi melalui telepon selulernya, dilansir Antara, Sabtu (30/4).

Menurut Andi Surya, persiapan bantuan hukum ini sesuai dengan aturan dalam AD/ART partai, jika ada pengurus dan kader yang terkena persoalan hukum, partai siap memberikan bantuan jika diperlukan. Ade Yasin adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat periode 2021-2026.

Andi Surya menuturkan, perwakilan dari DPP PPP sudah bertemu dengan keluarga Ade Yasin, yakni bertemu dengan putrinya di Bogor pada Kamis (28/4).

"Pertemuan itu membicarakan soal bantuan pendampingan hukum untuk Ade Yasin jika diperlukan. Dari pihak keluarga menyatakan, akan dimusyawarahkan dulu di internal keluarga," katanya.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (28/4) dini hari, menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin tersangka kasus dugaan suap terkait audit laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bersama dengan Ade Yasin, KPK juga menetapkan sebagai tersangka empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bogor yakni, Sekretaris Dinas PUPR Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Rizki Taufik.

KPK juga menetapkan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang menjadi tim auditor pemeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Mereka adalah, pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, yakni Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

KPK juga telah menahan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2021.

"Kedelapan tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4) dini hari.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS Pastikan Pecat Anggota DPRD Singkawang Tersangka Kasus Asusila
PKS Pastikan Pecat Anggota DPRD Singkawang Tersangka Kasus Asusila

Pemecatan akan dijatuhkan tidak hanya sebagai kader PKS melainkan juga sebagai anggota DPRD.

Baca Selengkapnya
PKS Siapkan Kader Maju Pilkada Jakarta, Ada Aher hingga Mardani Ali
PKS Siapkan Kader Maju Pilkada Jakarta, Ada Aher hingga Mardani Ali

Wajar bila PKS inginkan posisi wagub, mengingat partai pemenang di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemuda Pancasila Wajibkan Kadernya Dukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024
Pemuda Pancasila Wajibkan Kadernya Dukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024

Menurut Arif, Pemuda Pancasila bakal setia mendukung Anies selaku kader sebagaimana dukungan yang diberikan kepada Anies di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca Selengkapnya
Wasekjen PDIP Blak-blakan Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus DJKA Kemenhub
Wasekjen PDIP Blak-blakan Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus DJKA Kemenhub

Yoseph Aryo Adhie menyatakan dirinya baru menjalankan tugas warga negara sebagai saksi di KPK.

Baca Selengkapnya
PAN Ajukan Anak Zulhas Syarat Dukung Anies di Pilgub Jakarta, PKB Nilai Menghambat Koalisi Ambil Putusan
PAN Ajukan Anak Zulhas Syarat Dukung Anies di Pilgub Jakarta, PKB Nilai Menghambat Koalisi Ambil Putusan

PKB menilai apabila ada partai mengajukan kader sebagai syarat mutlak mendukung Anies bakal menghambat koalisi mengambil keputusan.

Baca Selengkapnya
Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi PPU di Samarinda dari Gedung KPK
Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi PPU di Samarinda dari Gedung KPK

Kasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.

Baca Selengkapnya
PKB Tak Istimewakan Anies Meski Pernah Jadi Capres, Tetap Diuji untuk Diusung Pilgub Jakarta
PKB Tak Istimewakan Anies Meski Pernah Jadi Capres, Tetap Diuji untuk Diusung Pilgub Jakarta

PKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.

Baca Selengkapnya
PKS Terbuka Jika PDIP Gabung Usung Anies Baswedan: Di Jakarta Dia Punya Suara, Adik Kita
PKS Terbuka Jika PDIP Gabung Usung Anies Baswedan: Di Jakarta Dia Punya Suara, Adik Kita

Aboe menilai, PDIP akan memberikan nilai tambah yang cukup besar.

Baca Selengkapnya
Hasto: KPK Didirikan Megawati, Kualat Kalau Saya Enggak Hadir
Hasto: KPK Didirikan Megawati, Kualat Kalau Saya Enggak Hadir

Hasto bilang, siap hadir dipanggil oleh lembaga antirasuah sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku.

Baca Selengkapnya
PDIP Solo Siap Bergerak Amankan Hasto dan Staf Lantaran Diperiksa KPK
PDIP Solo Siap Bergerak Amankan Hasto dan Staf Lantaran Diperiksa KPK

Dia menilai pemeriksaan staf Hasto tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Selengkapnya
PKS: Syarat Posisi Cawagub Anies Baswedan Bukan Harga Mati
PKS: Syarat Posisi Cawagub Anies Baswedan Bukan Harga Mati

Wajar bila PKS inginkan posisi wagub, karena partai pemenang di Jakarta.

Baca Selengkapnya
PKS Siap Dukung Anies di Pilkada Jakarta, Syaratnya Kader Harus jadi Cawagub
PKS Siap Dukung Anies di Pilkada Jakarta, Syaratnya Kader Harus jadi Cawagub

DPW PKS DKI mengusulkan Anies Baswedan maju di calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya