Prabowo Sebut 80 Persen Tuntutan Buruh Sudah Terakomodasi dalam UU Cipta Kerja
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ikut menanggapi soal UU Cipta Kerja yang masih mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Menurutnya, poin-poin yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah mengakomodasi 80 persen aspirasi buruh.
"Bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh 80 persen sudah terakomodasi dalam Omnibus Law ini, UU Cipta Kerja ini," kata Prabowo dalam sebuah wawancara yang dikutip pada Selasa (13/10).
Prabowo menjelaskan, pemerintah dan DPR RI tak mungkin bisa memenuhi tuntutan buruh hingga 100 persen. Sebab pasti akan bertentangan dengan kepentingan pihak lain.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa yang ditolak Prabowo? Video yang diunggah akun YouTube ONE NATION pada 6 Juni 2024, bernarasi; TEPAT MALAM JUMAT:bangbang:PRABOWO MELAWAN PERINTAH JKW, TOLAK MENTAH2 KAESANG JADI GUBERNUR DKIKABAR MENGGEMPARKANPRABOWO LAWAN PERINTAH JKWTOLAK MENTAH2 KAESANG JADI GUBERNUR DKI
-
Bagaimana Prabowo menanggapi? 'Itu hak politik,' kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
-
Apa yang akan dilakukan Prabowo? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa yang dihalangi dari Prabowo dan Megawati? Sesungguhnya pertemuan antara Prabowo dengan Megawati tidak ada halangan atau hambatan. Dia menyebut, perbedaan politik antara Prabowo dan Megawati di Pilpres 2024 tidak menjadi permasalahan.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
"Kita tidak bisa 100 persen, namanya politik negara kadang-kadang kita harus mengerti, kadangkala ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada keperluan iya kan? Kita butuh investasi dari mana-mana," ujarnya.
Dia juga memastikan partainya di DPR termasuk parpol yang paling getol menyuarakan kepentingan buruh dalam UU Cipta Lapangan Kerja.
"Dan waktu Omnibus Law ini dibahas di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua, buruh tani, nelayan dan sebagainya," ujarnya.
Dirinya juga mengklaim bahwa Gerindra mungkin menjadi partai yang paling sering berkomunikasi dengan para buruh.
"Mungkin fraksi Gerindra yang paling banyak bertemu dengan tokoh-tokoh buruh dan sebagainya," ujarnya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai, Capres Prabowo Subianto tak memperlihatkan rasa empati kepada kehidupan buruh.
Baca SelengkapnyaPartai Buruh akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, pada periode mendatang.
Baca SelengkapnyaSikap ini diambil sebagaimana tujuan utama didirikannya partai berlambang padi tersebut pada tahun 2020 lalu.
Baca SelengkapnyaNetty mendesak pemerintah agar mendengarkan masukan dan tuntutan dari para pekerja yang selalu disuarakan setiap tahunnya
Baca SelengkapnyaPernyataan Bacapres Prabowo Subianto meminta buruh tidak banyak menuntut kenaikan upah menuai polemik.
Baca SelengkapnyaBanyak persoalan buruh mesti dituntaskan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSaid akan menyampaikan langsung harapan itu di hadapan Prabowo dalam acara Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora Senayan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaIa mendoakan agar seluruh pekerja termasuk buruh dapat semakin erat bersatu dan sejahtera.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal mengimbau para bacapres untuk berhati-hati dalam berpendapat khususnya terhadap isu upah.
Baca SelengkapnyaShinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
Baca SelengkapnyaPengusaha yang diwakili Apindo DKI menginginkan kenaikan upah minimum berkisar 3-4 persen.
Baca SelengkapnyaPermintaan ini disampaikan saat aksi peringatan May Day di Patung Kuda Arjuna Wiwaha.
Baca Selengkapnya