Pramono persilakan KPK masuki 3 wilayah rawan korupsi di DPR
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung membeberkan tiga pekerjaan utama atau peta daerah DPR yang rawan korupsi. Dia mengatakan tiga wilayah yang rawan korupsi itu berkaitan dengan fungsi utama DPR di bidang pengawasan, anggaran, dan legislasi.
Pramono mengucapkan terima kasih kepada KPK karena mau mendalami persoalan-persoalan tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Litbang KPK yang bekerja melihat dan mendalami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan yang kita sebut dengan peta daerah atau wilayah rawan korupsi yang ada di DPR. Secara garis besar kita bagi tiga, berkaitan dengan fungsi utama DPR di bidang pengawasan, anggaran, dan legislasi," papar Pramono, usai bertemu pimpinan KPK, Rabu (18/12).
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Demi mencegah terjadinya praktik korupsi, Pramono mempersilakan KPK untuk masuk ke dalam tiga peta wilayah itu. Menurut Pramono, hal tersebut harus diawasi secara penuh karena DPR sebagai lembaga dengan kewenangan luar biasa, bisa menjadi celah para anggotanya untuk melakukan praktik korupsi.
"Apa yang menjadi temuan-temuan KPK memang DPR sebagai sebuah lembaga secara terbuka kami memberikan akses yang sangat terbuka kepada KPK untuk masuk ke dalam DPR, untuk mengetahui. Karena bagaimana pun sebagai sebuah lembaga yang punya kewenangan luar biasa, DPR ini tentunya lembaganya yang harus dijaga," ujarnya.
Pramono mengatakan, dalam 10 tahun ini ada 73 anggota DPR dan DPRD yang terkena pidana korupsi. Hal ini membuat prihatin dan Pramono meminta KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia turut serta mengawasi dan mencegah terjadinya praktik pidana korupsi tersebut. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaHingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung
Baca SelengkapnyaTerkait kasus ini, KPK sudah mencegah empat orang. Dua di antaranya, wali kota Semarang dan suaminya.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan masih berlangsung, belum diketahui terkait kasus apa
Baca SelengkapnyaPenggeledahan juga dilakukan di ruang Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Semarang yang berada di lantai 7 gedung Moch Ihsan di kompleks balai kota itu.
Baca SelengkapnyaAktivitas pelayanan publik di Kantor Disdukcapil Kota Semarang tetap berjalan sebagaimana mestinya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca SelengkapnyaMengenakan kerudung putih berpadu blazer berwarna merah muda, Ita langsung duduk bersanding dengan para pimpinan DPRD Kota Semarang.
Baca SelengkapnyaRutan yang digeledah antara lain Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaPintu utama steril setelah polisi dilengkapi senjata api laras Panjang ikut menjaga pintu utama dari dalam gedung Kesekjenan DPR.
Baca SelengkapnyaKPK juga sempat mengumpulkan ponsel para pegawai yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan administrasi.
Baca Selengkapnya