Praperadilan jilid II digelar, kuasa hukum sebut penetapan tersangka Setnov prematur

Merdeka.com - Sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto akhirnya digelar di PN Jakarta Selatan. Setelah pekan lalu sidang ditunda karena ketidakhadiran kubu KPK, kali ini sidang yang dipimpin hakim tunggal Kusno dimulai dengan mendengarkan permohonan dari kubu Setya Novanto.

Beberapa dalil permohonan yang dibacakan antara lain tidak sahnya proses penyidikan KPK kepada Setya Novanto sebagai tersangka. Kemudian, tidak sahnya penyidik independen KPK yang masih terikat dengan Polri.

"Dalam pengangkatan itu status penyidikan berasal dari Polri belum resmi menjadi penyidik KPK. Yang berwenang menjadi penyidik adalah penyidik independen KPK, selain itu bertentangan dengan UU dan abuse of power," ujar Kuasa Hukum Setya Novanto di PN Jaksel, Kamis (7/12).

"Bila KPK ingin penyidik sendiri, harus mengubah UU, selama belum ada perubahan pengangkatan penyidik independen dari KPK adalah ilegal," sambungnya.

Pemohon juga keberatan atas penetapan tersangka terhadap Setya Novanto untuk kedua kalinya. Alasannya, bertentangan dengan nebis in idem atau putusan praperadilan sebelumnya pada Jumat (29/9).

"Maka dari itu termohon telah melawan hukum dan bertentangan dengan putusan pengadilan Negeri Jaksel pada 29 september 2017 yang berbunyi memerintahkan terhadaptermohon memberhentikan penyidikan kepada Setya Novanto, penetapan tersangka kepada pemohon merupakan prematur, maka jelas penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan dibatalkan," kata tim kuasa hukum Setya Novanto saat membaca permohonan.