Presiden Jokowi minta draf Perpres Reforma Agraria selesai pekan depan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution agar segera menyelesaikan draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Reforma Agraria pekan depan. Hal itu dikatakan Jokowi saat meresmikan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial serta Global Land Forum 2018 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/9).
"Saya beri waktu kepada Pak Menko tadi saya bisiki seminggu lagi (Perpres) harus selesai. Saya ikuti," kata Jokowi di Istana Kepresidenan.
Dia menjelaskan saat ini draf tersebut belum sampai di mejanya. Oleh karena itu dia akan terus mengikuti sampai mana draf tersebut berada.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
"Pagi tadi saya cek sudah muter tapi belum sampai meja saya. Sudah muter tadi sudah jadi tapi belum sampai meja saya," kata Jokowi.
Dia mengklaim membuat Perpes perlu proses. Sebab itu dia meminta agar draf tersebut diselesaikan.
"Memang buat perpres itu mutar-mutar dulu," ungkap Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang juga perwakilan kerja sama rembuk nasional pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial meminta kepada Jokowi agar segera meneken Perpres tersebut.
"Kebijakan maka melalui forum PBNU mengusulkan agar ada Perpres Reforma Agraria sekaligus bisa diterbitkannya Perpres tersebut," kata Said.
Diketahui sebelumnya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan program reforma agraria mampu memperbaiki ketimpangan penguasaan lahan. Berdasarkan catatannya, pelepasan kawasan hutan telah mencapai 41 persen di akhir tahun 2017.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaAlasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaEks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Baca SelengkapnyaDalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku telah bisik-bisik ke Ganjar Pranowo jika terpilih sebagai Presiden periode 2024-2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaTahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaSupratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPP Apdesi yang ikut menemui Jokowi sebanyak 15 orang yang berasal dari tiga organisasi.
Baca Selengkapnya