Proyek rumah murah Jokowi yang bermasalah diresmikan saat Pilkada Samarinda
Merdeka.com - Proyek perumahan program 1 juta rumah murah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Samarinda, berujung masalah. Konsumen berencana melaporkan developer PT Tiga Kali Sembilan ke polisi. Tidak hanya warga biasa, konsumen wartawan hingga aparat pun ikut jadi korban. Mereka minta Pemkot Samarinda ikut bertanggung jawab.
Abdullah (40), salah seorang konsumen tidak mau ambil pusing soal perubahan dua kopel jadi empat kopel. Yang dia inginkan, rumah itu beres dan bisa segera ditempati, setelah dia bayar DP tahun 2015.
"Saya sudah setor DP (Down Payment) Rp 6,75 juta, dan dijanjikan 1 tahun kemudian terima kunci. Menunggu lebih 2 tahun itu sudah luar biasa lama," kata Abdullah saat berbincang bersama merdeka.com, Senin (2/10).
-
Siapa yang bisa dilapor? KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.
-
Siapa yang melaporkan kasus ini? Pembeli dan korban pengeroyokan saat saat jual beli mobil, Ahmad Paisal Siregar melaporkan penjual R Acoka ke Polres Metro Jakarta Timur karena diduga telah melakukan penipuan sekaligus penganiayaan massal.
-
Siapa yang melaporkan kejadian penipuan? Baik korban dan calon pembeli sama-sama membuat laporan ke kepolisian.
-
Siapa yang dilaporkan ke polisi? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Kenapa Pemprov Jateng dorong warga binaan memilih? Oleh karena itu, ia mendorong agar warga binaan baik di lapas maupun rutan menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024.“Narapidana mempunyai hak yang sama dalam pemilu maupun pilkada,“ kata Nana usai menerima Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (21/11).
Abdullah berupaya meminta penjelasan kepada Direktur PT Tiga Kali Sembilan Pak Masykur. Namun saat ditanya perihal janji serah terima kunci, pihak developer disebut hanya memberikan janji saja.
Abdullah juga saat itu yakin proyek rumah yang terjangkau itu tidak bermasalah di kemudian hari. "Waktu itu juga era Pak Jaang mau jadi Wali Kota. Jadi dia meresmikan peluncuran rumah murah itu," sebut Abdullah.
"Kalau boleh jujur, Pemkot juga harus tanggung jawab. Ngapain dikasih izin developer bangun rumah, kalau ternyata lahan perumahan sebenarnya jadi area perkebunan. Itu kan aneh," keluh Abdullah.
Tuntutan warga hanya dua, proyek rumah dilanjutkan atau dana yang sudah diterima developer diminta untuk dikembalikan ke konsumen.
"Kalau tidak bisa keduanya, ya bawa ke proses hukum," tegas Abdullah.
Wartawan juga jadi korbannya. Muhammad Amin, salah seorang wartawan juga telah menyetor DP Rp 6,75 yang dia sisihkan dari honornya.
"Waktu itu mikirnya karena rumah murah, program Jokowi, tidak rugi. Banyak teman-teman ambil, termasuk pegawai yang saya kenal, ambil juga," kata Amin.
"Tidak ada kecurigaan itu akan bermasalah. Apalagi diresmikan Jaang saat suksesi Pilkada. Ya, setelah setor DP, dijanjikan setor kunci ke konsumen setahun kemudian," ungkapnya.
Alasan Amin tertarik membeli rumah tersebut lantaran cicilan yang super ringan, hanya Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta setiap bulan.
Dari brosur didapat merdeka.com, perumahan itu berlokasi di Palaran, Samarinda, dengan nama Perumahan Bukit Indah Mandiri dibangun PT Tiga Kali Sembilan berukuran tipe 36/100. Tertera juga DP 5 persen dengan bunga cicilan lima persen per tahun.
Rumah seharga Rp 150 juta itu berspesifikasi pondasi batu padas, struktur baja ringan, lantai keramik, dinding batako berplester, kusen kayu, pintu panel, jendela kayu dan kaca, rangka atap baja ringan, plafon gypsum hingga kloset jongkok. Masa cicilan pun bervariasi mulai 2 tahun hingga 20 tahun, tergantung dari besaran DP.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Karena tidak terima, emak-emak sekitar langsung menggeruduk pabrik tersebut.
Baca SelengkapnyaFasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaKasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM melibatkan Jakpro
Baca SelengkapnyaAktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.
Baca SelengkapnyaDia memastikan akan cepat belajar untuk bisa menemukan solusi yang adil bagi warga eks Kampung Bayam.
Baca SelengkapnyaKPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.
Baca SelengkapnyaPWRI menyebut keterlibatan H pada kasus investasi bodong ini sama sekali tidak ada sangkut paut dengan mereka.
Baca SelengkapnyaTengah malam, Presiden langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit membahas bentrok tersebut.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ)
Baca SelengkapnyaPerumahan tersebut sangat tidak terurus. Mayoritas bangunan rumah-rumah itu hancur karena tidak berpenghuni.
Baca SelengkapnyaPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah menjadi sorotan
Baca SelengkapnyaKondisi rumah membuat warga cemas terjadi bahaya, mereka meminta pihak terkait bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya