Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PT BMH menang lawan Kementerian LHK, Kejagung bakal ajukan gugatan

PT BMH menang lawan Kementerian LHK, Kejagung bakal ajukan gugatan Kebakaran hutan di Riau. ©Reuters

Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mempersiapkan langkah hukum untuk melawan keputusan Pengadilan Negeri, Palembang, Sumatera Selatan yang meloloskan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) atas kasus pembakaran lahan hutan pada tahun 2015 lalu saat melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tak puas pembakar hutan lolos, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Bambang Setyo Wahyudi mengatakan pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menggugat secara perdata perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat.

"Ini lagi diproses juga (gugatan), ada beberapa surat kuasa khusus (SKK) dari Kementerian terkait," kata Bambang di Kejagung, Jakarta, Senin (22/2).

Dia mengaku sampai saat ini, Kejagung masih melakukan koordinasi mendalam dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jika, nantinya telah diputuskan, Kejagung akan segera menggugat perusahaan tersebut.

"Masih rapat-rapat untuk evaluasi, mungkin ada beberapa atau sebagian yang akan digugat," jelas dia.

Bambang tak membantah dalam gugatannya kali ini, Kejagung bakal melibatkan jaksa pengacara negara. "Saat itu kita tidak dilibatkan, bisa saja nanti banding jaksa pengacara negara dilibatkan," terang dia.

Diketahui, Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH). Dalam amar putusannya, PT BMH bebas dari denda sepeser pun.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua, Parlas Nababan dan Hakim Anggota, Eliawati dan Saiman menolak seluruh gugatan KLHK, padahal gugatan perdata kali ini merupakan gugatan dengan jumlah kerugian lingkungan hidup tersebesar. Di mana KLHK meminta ganti rugi materil Rp 2,7 triliun dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 5,2 triliun.

Dalam pertimbangan putusannya, Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa kebakaran hutan di lahan milik PT BMH memang benar terjadi. Namun, dinilai hakim kebakaran itu tidak menimbulkan kerugian ekologi atau kerusakan lingkungan. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Libatkan BPKP Hitung Kerugian Negara di Kasus Korupsi KLHK
Kejagung Libatkan BPKP Hitung Kerugian Negara di Kasus Korupsi KLHK

Kejagung menilai kasus ini terbilang mirip dengan perkara Duta Palma,

Baca Selengkapnya
Cerita Penyidik Kejagung 14 Jam Geledah Kantor KLHK Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan Sawit
Cerita Penyidik Kejagung 14 Jam Geledah Kantor KLHK Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan Sawit

Penggeledahan itu dilaksanakan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit periode 2005–2024.

Baca Selengkapnya
Menteri Kehutanan Gandeng BPKP Tuntaskan Kasus Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
Menteri Kehutanan Gandeng BPKP Tuntaskan Kasus Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Raja Juli Antoni mengaku mendapat banyak masukan, data dan brief dari Kepala BPKP.

Baca Selengkapnya
Kejagung Geledah Kementerian LHK Terkait Kasus Dugaan Penguasaan Lahan Sawit
Kejagung Geledah Kementerian LHK Terkait Kasus Dugaan Penguasaan Lahan Sawit

Saat ini penyidik sedang fokus melakukan analisis terhadap barang bukti.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi

Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.

Baca Selengkapnya
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan

Lahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.

Baca Selengkapnya
Jampidsus Febrie Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Kasus Korupsi Lelang, Ini Respons Kejagung
Jampidsus Febrie Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Kasus Korupsi Lelang, Ini Respons Kejagung

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.

Baca Selengkapnya
Menhut Raja Juli Bertemu Jaksa Agung, Siap Tindak Tegas Bisnis Ilegal di Kawasan Hutan
Menhut Raja Juli Bertemu Jaksa Agung, Siap Tindak Tegas Bisnis Ilegal di Kawasan Hutan

Fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk kesejahteraan, dan keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas

Kejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Pastikan Usut Tuntas Kasus BTS Kominfo: Siapapun Terlibat Pasti Diperiksa
Kejagung Pastikan Usut Tuntas Kasus BTS Kominfo: Siapapun Terlibat Pasti Diperiksa

Menurut Ketut, penyidik masih terus mendalami sejumlah pihak.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.

Baca Selengkapnya
Aktivis Lingkungan Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi Timah, Sebabkan Kerugian Negara Fantastis
Aktivis Lingkungan Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi Timah, Sebabkan Kerugian Negara Fantastis

Helena Lim dan Harvey Moeis jadi dua pengusaha yang baru saja ditetapkan tersangka

Baca Selengkapnya