PTM Sudah Dimulai, Vaksinasi Covid-19 Pelajar di Bandung Baru 40 persen

Merdeka.com - Realisasi vaksinasi untuk warga usia 12 – 17 tahun atau pelajar masih rendah. Padahal, pembelajaran tatap muka (PTM) di beberapa sekolah sudah mulai diberlakukan.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan salah satu hal yang menjadi faktor rendahnya capaian vaksinasi untuk usia pelajar tersebut karena penanganannya berbeda. Selain harus memenuhi standar syarat kesehatan seperti masyarakat usia dewasa, dosis vaksin yang disuntikkan harus sinovac.

Dengan kata lain, percepatan vaksinasi untuk warga usia pelajar bergantung pada alokasi dan stok yang diterima dari pemerintah pusat.

“Karena (vaksinasi Covid-19) untuk usia 12-17 tahun itu kan treatment-nya khusus, dia harus Sinovac ya, gak bisa vaksin yang lain,” kata dia, Jumat (17/9).

“Kemarin kita di Minggu kemarin kita dapet kiriman lagi sekitar 600 ribu dosis Sinovac. Mudah-mudahan ini bisa kita percepat untuk 12-17 karena sudah mulai cukup banyak sekitar 1.300 sekolah tingkat SD dan SMP yang melakukan tatap muka,” ia melanjutkan.

Sejauh ini, baru 40 persen warga kategori usia pelajar yang sudah menerima suntikan vaksin Covid-19. Ia mengaku jumlah tersebut harus terus ditambah hingga akhir tahun.

“Jadi dari target umur 12-17 itu sekitar 300 ribu orang, kita mungkin sekarang (realisasinya) baru sekitar 40 persen karena memang kemarin kita keterbatasan vaksin tapi insyaallah lah kita percepatan kepada 12-17 ini kita bisa lakukan lah,” kata Yana.

Disinggung mengenai rencana penambahan PTM di sekolah, Yana menyebut akan melakukan varifikasi lanjutan, sekaligus evaluasi. Kepastian penambahan jika semua penilaian dan kesiapan insfrastruktur protokol kesehatan masuk kategori baik.

Sebaliknya, saat ditemukan ada kasus positif di sekolah, maka penanganan pertama adalah menutup area sekolah dan melakukan pengetesan serta tracing.

“Itu kita lihat kasusnya kalau ternyata dia gak menerapkan Prokes di sekolahnya, maka sekolahnya tutup. Kalau menerapkan maka kita tracing dari mana, apakah dari rumahnya atau dari mana. Tapi kalau ternyata klaster di sekolah, kita langsung tutup sekolahnya,” pungkasnya.

Satuan Tugas Nahdlatul Ulama Peduli COVID-19 menjadikan upaya pemberantasan hoaks atau informasi bohong terkait dengan virus corona sebagai program prioritas.

"Di Indonesia, 92 persen hoaks tersebar di media sosial. Sebanyak 41 persen di antaranya merupakan hoaks terkait kesehatan. Meski demikian, kini semakin banyak warga NU sadar kesehatan dan bahaya COVID-19," kata Ketua Satuan Tugas Nahdlatul Ulama (Satgas-NU) Peduli COVID-19 Makki Zamzami dilansir Antara, Jumat (17/9).

Makki mengatakan informasi bohong terkait vaksin COVID-19 juga merambah hingga ke sejumlah warga NU. Untuk itu Satgas NU Peduli COVID-19 menjadikan pemberantasan hoaks sebagai salah satu program prioritas.

“Apalagi, dulu di awal-awal informasinya masih berubah terus. Tapi saat ini pesantren dan para pengasuhnya adalah salah satu yang aktif melawan COVID-19," katanya.

Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mengatakan vaksin yang beredar saat ini di Indonesia dipastikan halal sejak awal produksi sampai akhir dan hanya bisa mencukupi sebagian kebutuhan vaksin di Tanah Air.

"Karena itu, vaksin lain diperlukan untuk memenuhi target vaksinasi," kata Cholil menambahkan.

Cholil mengingatkan bahwa Islam sangat menganjurkan menghindari bahaya. Bahkan, pencegahan penyebaran COVID-19 termasuk ibadah bagi muslim karena menghindari bahaya bagi lingkungan sekitarnya.

Cholil sepakat bahwa aktivitas belajar mengajar di pesantren perlu kembali dibuka. Sebab, pesantren dan pengasuhnya diisolasi dalam suatu tempat.

"Mereka tidak berinteraksi dengan pihak di luar pesantren," katanya.