Puan: Keselamatan Siswa yang Utama, Sekolah Jangan Curi Start Pembelajaran Tatap Muka

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta sekolah tidak mengabaikan syarat untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Sekolah diminta tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka sebelum memenuhi kriteria untuk melindungi siswa dan lingkungan sekolah dari risiko penularan Covid-19.

"Keselamatan siswa, guru dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa," ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (22/9).

Puan menanggapi laporan sejumlah sekolah belum memenuhi syarat sudah menggelar pembelajaran tatap muka. Seperti di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dan Sleman, Provinsi Yogyakarta. Kata dia, SMP di Purbalingga menjadi klaster penularan Covid-19 dengan 90 siswa terkonfirmasi positif.

Puan mengatakan, pemerintah sudah membuat pedoman terkait syarat dan ketentuan pembelajaran tatap muka, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

"Sehingga kalau ada pelanggaran sedikit saja, termasuk sekolah mencuri start, hal tersebut bisa berisiko membahayakan keselamatan siswa dan seluruh isi sekolah. Pemda harus mengawasi ketat agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri start PTM," kata mantan Menko PMK ini.

SKB 4 Menteri itu merupakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 yang berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Puan mengingatkan, satuan pendidikan baru bisa memulai PTM ketika sudah memenuhi daftar periksa dan merasa siap.

"PTM di sekolah harus melaksanakan masa transisi atau masa kebiasaan baru setelah mendapat asesmen dari instansi terkait dan dinyatakan siap. Jadi tidak bisa asal membuka sekolah," kata Politikus PDIP ini.

Puan juga mengatakan, sekolah harus mengikuti pedoman dari SKB Empat Menteri meski telah lolos asesmen. Mulai dari pembatasan peserta, jam belajar di sekolah, hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah.

"Termasuk memperhatikan kondisi kelas, sanitasi, dan pengaturan jarak siswa. Semua harus sesuai ketentuan," kata Puan.

Menurutnya akan lebih baik jika pihak sekolah melakukan tahap-tahap tambahan. Supaya memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik.

"Maka saya mengapresiasi langkah Pemkot Blora yang melakukan screening dengan mewajibkan tes bagi peserta didik sehingga bisa diketahui adanya siswa yang positif Corona sebelum PTM diberlakukan, dengan begitu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan," kata Puan.

"Termasuk juga Pemkab Bantul yang memutuskan menunda PTM karena belum memenuhi syarat dari Pemprov agar capaian vaksinasi kepada siswa maksimal 80% jika hendak menggelar PTM," jelas Puan.

Puan mengatakan, ia memahami jika sekolah ingin cepat kembali dibuka. Tetapi harus ada syarat yang dipenuhi. Adapun pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di wilayah PPKM level 1-3.

"Kami memahami kondisi sekolah dan keinginan siswa yang ingin cepat kembali ke sekolah karena pembelajaran secara online tidak efektif dan menyebabkan cognitive learning loss, tapi perlu diingat, semua tetap harus memenuhi syarat sebelum digelar PTM," kata Puan.

Ia pun meminta sekolah yang telah menggelar PTM namun ditemukan kasus positif Covid, untuk menutup sekolah dulu sementara waktu. Kemudian, kata Puan, pihak sekolah agar melakukan test dan tracing serta sterilisasi sebelum kembali menerapkan PTM.

"Hal tersebut telah diatur dalam SKB 4 Menteri dan harus diikuti oleh semua penyelenggara pendidikan. Pihak Pemda juga agar melakukan random test Corona bagi sekolah-sekolah yang telah menggelar PTM sebagai bentuk pengawasan," tegasnya.

Puan juga menekankan agar pelaksanaan PTM selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kesehatan serta keselamatan siswa dan insan pendidikan lainnya, termasuk keluarga mereka. Sekolah pun tidak bisa memaksakan siswa untuk mengikuti PTM apabila tidak mendapat izin wali murid sesuai pedoman dalam SKB Empat Menteri.

"Sehingga pihak sekolah harus tetap memfasilitasi PJJ bagi murid yang tak diizinkan orangtuanya mengikuti PTM. Jangan sampai ada diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi belajar dengan metode daring," tutup Puan.