Follow
Raker di DPR, Jaksa Agung singgung minta tambahan anggaran
Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama Jaksa Agung M Prasetyo pagi ini. Prasetyo mengatakan pihaknya akan memaparkan berbagai kendala, terutama masalah biaya pelaksanaan program.
"Paling enggak masalah biaya yang kita selama ini merasa perlu ditambah baik dalam pengurusan perkara baik juga program untuk meningkatkan kesempurnaan pemanfaatan informasi teknologi," kata Prasetyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).
Selain itu, Prasetyo menyebut rencana pemerintah membubarkan HTI tidak ditanyakan. Tetapi kemungkinan akan disinggung dalam rapat ini.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Apa yang disoroti Prabowo di rapat kabinet? Prabowo menyinggung soal makan bergizi gratis diragukan banyak pihak. Prabowo menegaskan, program itu memang tidak bisa langsung berjalan sempurna. Apalagi di tahap-tahap awal.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
"Tapi mungkin akan disinggung masalah itu. Yang pasti HTI sudah menjadi ketetapan pemerintah, mendesak untuk akan dilakukan tindakan evaluasi dan pembubaran," terangnya.
Pihaknya akan mengkaji berbagai langkah pembubaran bakal diambil pemerintah. Misalnya, usulan menggunakan jalur pengadilan atau melalui Keputusan Presiden (Keppres).
"Justru itu lah makanya dari bukti sendiri akan dijadikan alasan untuk opsi mana yang dipilih. Kan ada beberapa opsi yang diwacanakan. Gugatan di pengadilan, ada yang usulkan pembuatan Keppres. Ini semua masih dikaji. Pada saatnya akan disampaikan," tegas Prasetyo. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Anggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca Selengkapnya
Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca Selengkapnya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mencecar tajam Jaksa Agung terkait aliran duit suap
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Bambang Pacul, menegaskan pihaknya cinta terhadap Polri
Baca Selengkapnya
Wakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca Selengkapnya
Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Selengkapnya