Ricuh penggusuran Kebonharjo memakan korban

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sejak pagi pagar betis sudah berbaris di Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Warga dan aparat keamanan sama-sama siaga. Raut wajahnya seolah menyiratkan mereka bakal bertempur habis-habisan.

Warga setempat menolak digusur. Sebab, rencananya di lahan mereka akan dibangun rel kereta baru Jalur Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas, oleh PT Kereta Api Indonesia. Sebelum upaya pembongkaran, terjadi aksi saling dorong antara ratusan personel dengan warga Kebonharjo yang memblokade jalan masuk perkampungan.

"Belum ada putusan pengadilan! Kenapa kok sudah main bongkar saja!" teriak beberapa warga.

Orang lain juga bertanya?

Satu orang warga meninggal, yaitu Jumai'in alias Pak Mian. Dia wafat karena kaget usai melihat ribuan personel dan tiga unit alat berat datang menghancurkan rumah.

Proses eksekusi dilakukan terhadap 101 rumah tak bersertifikat hak milik, dan enam rumah bersertifikat yang telah diganti rugi, serta satu beberapa fasilitas umum. Warga sempat memblokade Jalan Ronggowarsito menuju Kebonharjo, yang merupakan salah satu akses jalan utama dari Kawasan Kota Lama, menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas. Namun ribuan aparat keamanan justru melewati area belakang dan merangsek dari wilayah perkampungan warga.

Aksi pelemparan batu oleh warga tak terhindarkan. Mereka melawan personel Brimob Polda Jateng dengan batu. Bahkan, petugas Brimob Polda Jateng sempat memberikan tembakan peringatan ke udara.

Pimpinan dan tujuh anggota DPRD Kota Semarang sampai turun memantau proses eksekusi lahan PT KAI itu. Legislator yang datang di antaranya Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Sugiono (F Demokrat), Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso (Gerindra), anggota DPRD Syahrul Kirom (F PKB), Sodri (F PKB) dan Sugihartini (F PDI). Supriyadi meminta supaya proses penggusuran dihentikan.

"Selain menghormati karena ada salah satu korban meninggal Pak Mi'an (60) yang syok. Kita juga meminta supaya tidak membongkar bangunan yang mempunyai sertifikat tanah berstatus HM (hak milik)," kata Supriyadi.

Meski dilobi dipimpin Supriyadi, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin, tetap menolak. Setelah mediasi dan dialog yang alot, upaya relokasi paksa itu akhirnya dihentikan sekitar pukul 17.45 WIB. (mdk/ary)