Ridwan Kamil Desak DPR Cabut Moratorium Daerah Otonomi Baru

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta Anggota DPR membantunya mewujudkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kebijakan ini sangat penting untuk meningkatkan pemerataan pelayanan publik dan pembangunan.

Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/12). Menurutnya, dengan penduduk nyaris 50 juta jiwa, sebanyak 27 pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal. Padahal, idealnya Jabar punya 40 daerah sesuai yang diwacanakan pada era orde baru.

Kondisi yang sudah terjadi bertahun-tahun ini akhirnya melahirkan ketidakadilan secara fiskal. Ia mencontohkan, Jawa Timur yang jumlah penduduknya sekitar 37 juta jiwa punya 38 kota dan kabupaten.

"Ketidakadilan fiskal yang perbedaannya dengan Jatim hampir Rp15 triliun," kata dia.

Menurutnya, pemekaran wilayah sudah harus diberlakukan. Sehingga, negara memberikan ruang agar negara bisa mengambil keputusan sesuai urgensinya. Ia mencontohkan, wacana Papua mau dimekarkan kemudian ibu kota baru.

Pria yang akrab disapa Emil ini membuktikan bahwa daerah otonomi yang tergolong baru di Jawa Barat seperti Kabupaten Banjar dan Kabupaten Pangandaran bisa membuktikan kinerjanya dengan meraih beragam penghargaan. Tingkat penganggurannya pun masuk kategori terendah seluruh Jawa Barat.

Jika kebijakan DOB kembali diberlakukan, Emil akan memprioritaskan beberapa wilayah berdasarkan rasio penduduk untuk dimekarkan. Seperti di kawasan Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur dan Bogor.

"Jika daerah tingkat duanya tidak bisa, mohon desa-desa kami juga karena jaraknya besar-besar, penduduknya banyak, bisa dimekarkan, sehingga kesejahteraan dan pelayanan bisa lebih dekat," ucapnya.

"Kalau memang tidak bisa DOB dimekarkan, tolong buatlah sebuah keadilan politik keuangan di mana berbanding lurusnya jangan dengan jumlah daerah, tapi dengan jumlah penduduk."

Sementara itu, pimpinan Komisi II DPR Saan Mustopa mengaku akan menyampaikan usulan DOB Jabar ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. "Kami akan mendiskusikan dengan Kemendagri untuk membuka moratorium, tapi moratorium yang terbatas. Dibukanya terbatas untuk daerah-daerah yang sangat penting dan memang objektifnya sangat membutuhkan DOB," ucapnya.

"Tapi kita dari Komisi II nanti akan berusaha mendorong semaksimal mungkin agar DOB ini bisa diwujudkan," pungkasnya.